Rupiah Diguncang Sentimen, Ekonom: Fundamental Indonesia Masih Kuat, Jangan Salahkan Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com — Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dinilai lebih mencerminkan gejolak sentimen pasar dan tekanan global dibandingkan memburuknya kondisi fundamental ekonomi Indonesia. 

Sejumlah ekonom menilai perekonomian nasional masih berada dalam jalur yang relatif kuat, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang semakin meningkat.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru, Kamis (11/6/2026). 

Para pembicara menilai tekanan terhadap rupiah saat ini tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai cerminan kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah.

Ekonom Bestari Gede Sandra menegaskan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang kuat. Menurutnya, pelemahan rupiah lebih banyak dipengaruhi faktor psikologis pelaku pasar serta dinamika global yang tengah menekan berbagai mata uang negara berkembang.

“Pelemahan rupiah ini lebih banyak disebabkan oleh sentimen pasar. Kalau melihat fundamental ekonomi, kondisinya masih cukup baik,” kata Bestari.

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas 5 persen menjadi salah satu indikator penting bahwa fondasi ekonomi nasional tetap terjaga. Angka tersebut bahkan masih termasuk yang tertinggi di antara negara-negara anggota G20.

Senada dengan itu, Ekonom Monash University Hizkia Yosie Polimpung menilai, pemerintah masih berada pada jalur yang tepat dalam mengelola perekonomian nasional. 

Menurutnya, tekanan terhadap rupiah saat ini merupakan fenomena yang juga dialami banyak negara berkembang akibat ketidakpastian global yang berkepanjangan.

“Tekanan terhadap rupiah tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada pemerintah Indonesia karena faktor global yang terjadi saat ini sangat kuat dan memengaruhi hampir seluruh mata uang di Asia,” ujarnya.

Hizkia mengaku semula tidak selalu sejalan dengan sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah. Namun setelah mencermati berbagai langkah yang dijalankan dalam beberapa waktu terakhir, ia melihat adanya kebijakan yang dinilai progresif dan menunjukkan arah pembenahan struktural.

“Saya harus mengakui bahwa setelah mempelajari kebijakan yang dijalankan, ada banyak langkah yang menurut saya cukup progresif,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Gerilyawan Nusantara Indra J. Piliang menilai, Indonesia saat ini sedang berada dalam fase transisi menuju paradigma pembangunan ekonomi yang baru.