Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Mendagri Tegaskan Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR

Jakarta, tvOnenews.com - Upaya memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak terus diperkuat pemerintah. Salah satu langkahnya dilakukan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar rumah tidak layak huni. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meninjau langsung penerima BSPS atau bedah rumah di Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Jumat (19/6/2026). Kunjungan yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti tersebut untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Mendagri dan Menteri PKP melihat langsung kondisi dalam rumah sekaligus berdialog dengan pemilik. Berdasarkan keterangannya, penghuni rumah mengaku belum pernah mendapatkan bantuan perumahan. Program BSPS merupakan bantuan pertama yang ia terima selama menempati rumah tersebut. Adapun berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS, warga yang bersangkutan memang layak menerima bantuan bedah rumah. Hal ini baik dari segi kondisi rumah maupun pendapatan setiap bulan. “Memang inilah upaya Bapak Presiden berusaha untuk menyelesaikan masalah perumahan seluruh Indonesia yang tidak mudah,” ujar Mendagri di sela dialog bersama penerima bantuan. Lebih lanjut, Mendagri menyadari masih banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, tahun ini jumlah rumah yang disasar program BSPS jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. “Tapi memang masih banyak backlog [rumah layak huni] yang harus kita kerjakan,” ujarnya. Selain BSPS, pemerintah juga menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Namun, Mendagri berharap pemerintah daerah (Pemda) tak hanya membebaskan BPHTB dan PBG untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak huni. Dirinya mendorong Pemda dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi persoalan tersebut. Dukungan tersebut perlu dilakukan termasuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta, Mendagri mendorong seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta semakin memperkuat kolaborasi menyelesasikan permasalahan salah satunya satunya rumah tidak layak huni. “Saya mengharapkan dari DKI juga mengalokasikan anggaran untuk perumahan,” jelasnya. Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto, para pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga, Camat Matraman Bambang Pangestu, serta pejabat terkait lainnya. (rpi)

Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Mendagri Tegaskan Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR

Berita Terkait

Mendagri dan Menteri ATR/BPN Teken SEB untuk Pedoman Pemda dalam Pelindungan Lahan Pertanian Pangan, Begini Isinya

Mendagri dan Menteri PKP Tandatangani SKB untuk Kebut Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah, Perkuat Landasan Hukum

Satgas PRR Minta K/L dan Pemda Tancap Gas Pemulihan Permanen, Begini Progres Terbarunya setelah Anggaran Siap

Anggaran Mulai Mengalir, Satgas PRR Dorong K/L dan Pemda Segera Tancap Gas Pemulihan Permanen

Topik Terkait

Bsps

Bantuan Stimulan Perumahan

Mendagri

Tito Karnavian

Maruarar Sirait

Saksikan Juga

Soal Karyawan Hotel Sultan, Sufmi Dasco Akan Koordinasi dengan Setneg

Sopir Angkot Pura-pura Kesurupan usai Mengemudi Ugal-ugalan hingga Terguling

Polda Metro Jaya Beberkan Soal Penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa

Pramono Akui Akses Transportasi Publik untuk Disabilitas dan Lansia di Jakarta Belum Optimal

Harga Obat Naik hingga 20 Persen, Apotek Sebut Dipicu Kenaikan Biaya Impor

Barang-barang Eks Hotel Sultan Dipindahkan

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Prabowo Subianto

Jakarta