Lucky Hakim Akhirnya Angkat Bicara Usai Wakilnya Jadi Tersangka Korupsi

Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim akhirnya buka suara terkait status tersangka yang kini menjerat wakilnya, Syaefudin, dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

Kasus tersebut mencuat setelah adanya dugaan penyimpangan anggaran sejak tahun 2022 hingga 2025 yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp18 miliar.

Lucky Hakim mengaku mengetahui kabar penetapan tersangka terhadap Syaefudin dari pemberitaan media dan informasi internal pemerintahan.

“Saya mengetahui dari media, dan dari salah satu kepala dinas yang juga dipanggil sebagai tersangka,” ujar Lucky Hakim, dalam keterangannya, dikutip Senin (22/6/2026).

Mantan aktor tersebut mengaku telah mengikuti perkembangan kasus itu sejak pekan lalu usai diumumkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

“Sejak diumumkan oleh kejaksaan minggu lalu, walau memang saya sempat membaca di beberapa medsos terkait pemberitaan penetapan tersangka,” katanya.

Meski diterpa kasus hukum yang menyeret orang nomor dua di Indramayu, Lucky memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal dan kondusif.

“Berjalan normal, cuma memang penugasan terhadap Pak Wabup jadi kami alihkan ke Pak Sekda, karena minggu lalu Pak Wabup menyampaikan ke saya bahwa beliau sakit jadi tidak bisa beragenda,” tuturnya.

Di tengah berkembangnya kasus tersebut, muncul pula spekulasi publik mengenai kemungkinan adanya keterlibatan Lucky Hakim dalam perkara korupsi itu. Namun saat ditanya soal isu tersebut, Lucky memilih irit bicara. Ia hanya melambaikan tangan sambil bergegas masuk ke mobilnya.

Sementara itu, pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memastikan proses pemeriksaan terhadap para tersangka masih terus berlangsung.

“Di hari ini sesuai surat panggilan yang kami layangkan kepada tersangka S di penyidik Kejati Jawa Barat, sementara melakukan pemeriksaan terhadap tersangka di bidang Pidsus Kejati Jawa Barat di mana tersangka didampingi oleh penasihat hukum,” ujar Nur Sricahyawijaya.

“Itu terkait dengan dugaan tindak pidana tunjangan perumahan anggota dewan DPRD Kabupaten Indramayu,” tutupnya. (cmi)