Dukung Indonesia Emas 2045, Kemendagri Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Senada dengan hal tersebut, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Rikie, menambahkan bahwa penandaan berfungsi sebagai jembatan antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi, mengukur, dan memastikan bahwa program serta kegiatan yang direncanakan benar-benar mendukung prioritas nasional dan memenuhi ketentuan belanja wajib.

“Penandaan bukan sekadar proses administratif, tetapi instrumen untuk meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih terarah, terukur, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Rikie.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Kemendagri telah menyediakan fitur penandaan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).

Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat melakukan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan secara lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

“Pemanfaatan SIPD-RI diharapkan semakin memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat di daerah,” pungkasnya.