Sumber :
- Puspen Kemendagri
Tito Karnavian Minta BNPP Diberi Wewenang Lebih Imperatif, Sebut Perbatasan RI Perlu Komando Kuat
Mengingat persoalan perbatasan RI sebagai negara kepulauan sangat kompleks, Mendgri Tito Karnavian meminta agar BNPP diberi kewenangan komando lebih imperatif.
Senin, 29 Juni 2026 - 17:22 WIB
Ia bahkan menargetkan agar pada tahun 2026, 50 persen masyarakat Indonesia mengenal BNPP dengan citra positif. Tanpa dukungan publik, keberadaan lembaga ini dinilai bisa kehilangan urgensi .
Selain penguatan wewenang, Tito juga mendorong DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Daerah Perbatasan.
Saat ini, Komisi II DPR telah memiliki Panitia Kerja (Panja), namun menurutnya, pembahasan persoalan perbatasan yang meliputi pendidikan, sengketa, hingga pembangunan ekonomi memerlukan keterlibatan seluruh komisi di DPR.
"Otomatis penyelesaian masalah-masalah seperti sengketa, pembangunan pasar, sekolah, dan pendidikan bisa dikeroyok ramai-ramai oleh semua kementerian/lembaga ketika ada Pansus yang mengumpulkan," pungkasnya. (rpi)