Prabowo Ingatkan Bahaya Demokrasi Dibajak Pemilik Modal dan Kepentingan Asing

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan, pentingnya menjaga kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk dominasi pemilik modal dan intervensi kepentingan asing.

Dalam pidatonya pada Upacara HUT ke-80 Bhayangkara, Presiden juga meminta Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi yang sehat, tanpa mengabaikan penegakan hukum dan ketertiban.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Upacara HUT ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Presiden menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi kritik sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik merupakan instrumen untuk mengoreksi dan memperbaiki jalannya pemerintahan.

“Saudara-saudara sekalian, kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita,” kata Prabowo.

Namun, Kepala Negara mengingatkan bahwa kebebasan dalam berdemokrasi harus tetap dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

“Tapi, keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing,” tegasnya.

Prabowo juga mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi konflik yang memecah persatuan bangsa. Menurutnya, demokrasi Indonesia harus tetap berlandaskan nilai-nilai kebangsaan dan semangat persaudaraan.

“Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia,” tutur dia.

“Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden memberikan penekanan khusus kepada Polri agar mampu menjalankan peran sebagai penjaga demokrasi yang dewasa.

Di satu sisi, Polri harus menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai, namun di sisi lain tetap memastikan hukum ditegakkan dan ketertiban umum terjaga.

“Polri harus menjaga penjaga, harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa, menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai dan pada saat yang sama menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara,” pungkas Prabowo. (agr/ree)