DPR Ungkap 200-an Karyawan TikTok-Tokopedia Pilih Ambil Uang Kompensasi dan Pindah ke Perusahaan Lain

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan TikTok dan Tokopedia.

Hal itu disampaikan usai bertemu President Director TikTok Indonesia dan Tokopedia, Stephanie Susilo, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Dia menjelaskan perusahaan tersebut hanya sedang melakukan penataan tenaga kerja. Namun, Dasco menyebut sebanyak 200-an pekerja memilih mengambil uang pesangon dan bekerja di perusahaan lain.

“Jadi dalam usaha penataan itu, memang sudah ada yang kemudian mengambil kompensasi karena jumlahnya besar dan bekerja di tempat lain. Tapi ada juga yang sudah mengambil kompensasi, tapi kemudian juga disalurkan di grup-grup anak TikTok,” bebernya.

Sementara terkait total pekerja yang dipindahkan ke anak usaha TikTok, dia mengaku belum mendapatkan angka lengkapnya.

“Jadi yang ambil kompensasi itu baru sekitar 200-an saja. Dan yang sudah disalurkan, tadi saya belum dapat angkanya berapa,” tambah Dasco. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh pemberitahuan administratif terkait isu perampingan organisasi maupun PHK yang ramai diperbincangkan publik.

“Hingga saat ini, Kemnaker secara administratif belum menerima laporan resmi, baik dari pihak manajemen Tokopedia maupun dari perwakilan teman-teman pekerja terkait dengan isu perampingan atau PHK tersebut,” kata Afriansyah kepada tvOnenews.com, Sabtu (4/7/2026).

Meski demikian, Afriansyah menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam. Sebagai langkah mitigasi awal, Kemnaker akan segera memanggil manajemen Tokopedia guna memperoleh penjelasan langsung mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi.

“Sebagai langkah mitigasi Kemnaker akan segera mengundang dan meminta klarifikasi langsung dari manajemen Tokopedia,” tegasnya.

“Langkah ini kami ambil untuk mendengar langsung kondisi riil yang terjadi di lapangan, sekaligus memastikan perlindungan kepada para pekerja tetap menjadi prioritas utama,” kata Afriansyah. (saa/cmi)