Wacana Pergantian Nama Provinsi Sunda, PAN Jabar Beberkan Silsilah Sejarah

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Sunda terus berkumandang dan menjadi perhatian seksama.

Ketua DPW PAN Jabar, Ahmad Najib Qodratuloh turut merespons usulan perubahan nama tersebut.

Ia menekankan jika PAN Jabar merespons positif usulan perubahan nama tersebut.

Menurutnya pro dan kontra terhadap usulan yang telah disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jabar merupakan hal lumrah dalam demokrasi. 

Kendati demikian, ia menekankan bahwa masyarakat Jabar selaku pemilik daerah berhak secara penuh untuk menentukan identitas wilayah mereka sendiri.

"Ini kan aspirasinya dari kelompok masyarakat, pasti kita dengarkan, apalagi aspirasinya dari pemilik rumah (warga Jabar). Pemilik rumah mau ganti nama jadi apa pun ya silakan, bebas dong," kata Najib, Selasa (7/7/2026).

Najib mengingatkan seluruh anggota DPRD berkewajiban moral sebagai wakil rakyat untuk tetap mendengarkan dan menyerap dinamika aspirasi yang ada di tengah masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa proses pembahasan wacana itu masih sangat panjang sehingga PAN akan mengikuti seluruh tahapan yang ada termasuk menanti tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM.

"PAN senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat terkait perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Pasundan atau Sunda. Apakah nanti akan terealisasi atau tidak, kita ikuti prosesnya. Ini masih panjang. Kita juga belum tahu bagaimana respons Pak Gubernur," ujar Najib.

Di sisi lain, Najib membahas dari sudut pandang sejarah terkait adanya penolakan terkait usulan perubahan nama daerah itu.

Ia menerangkan bahwa Kerajaan Tarumanagara di wilayah Bekasi merupakan akar dari sejarah Sunda.

Silsilah kekuasaan tersebut kemudian diteruskan oleh Sri Maharaja Tarusbawa Darmawaskita dengan mendirikan Kerajaan Sunda, yang menjadi fondasi berdirinya Kerajaan Pakuan Pajajaran.

"Prabu Tarusbawa inilah yang mendirikan Kerajaan Sunda yang kemudian menjadi Pakuan Pajajaran. Itu ada bukunya, itu sejarah. Jadi Sunda itu bukan lagi berbicara tentang etnis, tetapi kawasan," jelasnya.

Atas dasar tersebut, ia meminta warga untuk melihat rencana pergantian nama provinsi ini lewat kacamata sejarah dan budaya, alih-alih hanya mengaitkannya dengan isu identitas etnis.

"Kalau ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan nama itu, ya tadi, walaupun saya terkesan bercanda, tapi ini harus direnungi oleh kita semua. Yang pemilik rumah mau ganti nama, masa dilarang," imbuh Anggota Komisi XI DPR RI itu.(raa)