Beredar Informasi soal Lahan di Papua Dihargai Rp100 Ribu per Hektare untuk Pertanian, Mentan: Itu Fitnah!

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini pemerintah diterpa fitnah yang begitu kejam, bahkan fitnah itu beredar di tengah publik hingga menyedot perhatian serta komentar publik. Pasalnya, pemerintah difitnah terkait beredarnya informasi soal tanah warga Papua diambil secara tidak wajar dengan harga kurang dari Rp 100 ribu per hektare. Sontak, hal ini membuat Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman angkat bicara.

Mentan Amran menegaskan informasi tersebut merupakan fitnah yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Penegasan itu disampaikan Amran saat menghadiri bertema 'Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak' di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (18/7/2026), yang diikuti sekitar 2.000 kader IPM dari seluruh Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Mentan Amran menjawab pertanyaan salah seorang peserta, Muhammad Tamim Setiaji, delegasi IPM dari Kota Tangerang Selatan, Banten dalam acara Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Rapat Kerja Nasional IPM. Dalam sesi dialog, Tamim menyinggung beredarnya informasi bahwa lahan di Papua disebut-sebut diambil secara tidak wajar dengan harga kurang dari Rp 100 ribu per hektare. Ia juga meminta penjelasan agar generasi muda mampu melihat persoalan secara rasional di tengah banyaknya informasi yang beredar.

"Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp 100 ribu per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian," ujar Amran dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Amran menjelaskan, program pengembangan lahan pertanian di Papua tidak dilakukan dengan mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat. Sebaliknya, pemerintah membangun lahan sawah yang sepenuhnya menjadi milik masyarakat, lengkap dengan dukungan infrastruktur dan alat mesin pertanian.

Menurut Amran, hingga saat ini pemerintah telah membangun sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua. Seluruh lahan tersebut tetap menjadi milik masyarakat setempat, sementara pemerintah memberikan berbagai fasilitas secara cuma-cuma untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

"Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis. Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat," jelasnya.

Amran menambahkan, pemerintah juga mengirimkan ratusan alat mesin pertanian, membentuk Brigade Pangan, membangun jaringan irigasi, hingga mendukung pengembangan komoditas sesuai kearifan lokal seperti sagu dan kelapa.

Berbagai narasi negatif yang beredar justru bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Banyak masyarakat Papua yang telah merasakan langsung manfaat program tersebut melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan mengelola lahan secara mandiri.

Ia mencontohkan testimoni petani yang memperoleh lahan garapan 3 hingga 4 hektare dan mampu meraih pendapatan bersih hingga belasan juta rupiah setiap bulan.

"Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan," bebernya.

Selain itu, Amran menyebut saat melakukan kunjungan kerja ke Papua, dirinya justru menerima aspirasi masyarakat yang meminta agar program cetak sawah diperluas ke wilayah mereka.

"Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare. Mereka ingin ikut merasakan manfaat program ini. Itu fakta yang saya alami langsung," tuturnya.

Menurut Amran, keberhasilan pembangunan pertanian di Papua tidak hanya mendapat dukungan masyarakat setempat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, Amran mengajak generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.

"Saya mengajak adik-adik semua untuk melihat fakta. Jangan langsung percaya pada narasi atau film yang belum tentu sesuai kenyataan. Mari kita cek langsung, dengarkan masyarakat yang menerima manfaatnya," pungkasnya. (aag)