Menteri HAM Tegaskan Warga Sipil Tak Boleh Dilibatkan dalam Operasi di Papua

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta aparat tidak melibatkan warga sipil dalam wilayah operasi di Papua. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan masyarakat sipil di tengah situasi konflik bersenjata.

Pigai menegaskan perlindungan harus diberikan kepada seluruh warga tanpa membedakan latar belakang, baik masyarakat Papua maupun non-Papua. Menurutnya, keterlibatan warga sipil dalam operasi dapat meningkatkan risiko mereka menjadi korban dalam situasi konflik.

"Intinya bahwa Kementerian HAM melarang aparat, tidak boleh melibatkan warga sipil, dan kita juga tidak ingin TPN-OPM (Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka) membunuh warga sipil," kata Pigai di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Ia menjelaskan Kementerian HAM dapat meminta aparat pemerintah untuk tidak melibatkan warga sipil karena aparat berada dalam lingkup pemerintah. Sementara terhadap TPN-OPM, Pigai mengatakan pihaknya hanya dapat menyampaikan seruan agar kelompok tersebut tidak menyerang masyarakat sipil.

Risiko Warga Sipil Terjebak dalam Operasi

Menurut Pigai, perlindungan masyarakat sipil menjadi semakin penting dalam situasi konflik karena terdapat kondisi yang dapat menyulitkan pembedaan antara warga sipil dan pihak yang terlibat dalam operasi.

Baca Juga

Natalius Pigai Soroti Komentar Mahfud MD soal Pernyataan Prabowo: Pemain Media Sosial

Ia mencontohkan warga sipil yang bekerja sebagai sopir di wilayah operasi. Keberadaan mereka dalam lingkungan operasi berpotensi menimbulkan persoalan ketika batas antara fungsi sipil dan kegiatan operasi tidak terlihat secara jelas.

Pigai juga menyinggung kemungkinan adanya personel aparat yang berada di lapangan tanpa mengenakan atribut kedinasan. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat semakin menyulitkan identifikasi pihak yang terlibat dalam operasi dan masyarakat sipil.

"Karena itu untuk melindungi aparat, rakyat sipil yang tidak berdosa, diusahakan jangan melibatkan mereka dalam wilayah operasi," kata Pigai.

Ia menilai pemisahan yang jelas antara masyarakat sipil dan pihak yang menjalankan operasi diperlukan untuk mengurangi risiko korban dalam konflik.

Prinsip Pembedaan dalam Konflik

Dalam hukum humaniter internasional, terdapat prinsip pembedaan yang mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik membedakan warga sipil dengan pihak yang mengambil bagian dalam permusuhan.

Pada prinsipnya, masyarakat sipil mendapatkan perlindungan dari serangan langsung. Perlindungan tersebut memiliki pengecualian ketika seseorang secara langsung mengambil bagian dalam permusuhan.