Targetkan Bansos Lebih Tepat Sasaran, Dukcapil Kemendagri Dorong Digitalisasi Perlinsos Berbasis IKD

Selain itu, sistem baru juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses penetapan penerima, mereformasi mekanisme penyaluran melalui skema on-demand, serta memastikan bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih efektif.

Menurut Agus, selama ini proses pengajuan bantuan sosial masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari data yang tidak selalu mutakhir, proses administrasi yang masih manual, hingga koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Karena itu, pemerintah membangun mekanisme baru melalui Sistem Penargetan Nasional (SPN) yang memanfaatkan Infrastruktur Digital Publik. 

Sistem tersebut mengintegrasikan autentikasi menggunakan IKD maupun biometrik, Portal Perlinsos, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), serta berbagai data administrasi lintas kementerian dan lembaga.

"Dengan integrasi tersebut, proses pendaftaran bantuan sosial menjadi lebih terbuka, objektif, dan dapat dilakukan kapan saja. Masyarakat juga dapat mengetahui hasil seleksi beserta alasan kelayakan ataupun ketidaklayakan berdasarkan data yang digunakan," ujarnya.

Agus menambahkan, dalam sistem baru masyarakat melakukan pendaftaran melalui Portal Perlinsos menggunakan autentikasi IKD.

Selanjutnya sistem melakukan seleksi otomatis berdasarkan DTSEN dan data administrasi lintas kementerian/lembaga. Apabila belum memenuhi syarat, masyarakat dapat mengajukan sanggahan yang akan diverifikasi kembali sebelum penetapan penerima manfaat dilakukan.

Ia juga memaparkan bahwa pemerintah telah menetapkan sejumlah indikator kelayakan penerima bantuan. Di antaranya mempertimbangkan kondisi lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. 

Sebaliknya, data kepemilikan kendaraan roda empat, status ASN, kepemilikan lebih dari satu sertifikat tanah, hingga tingkat konsumsi listrik menjadi bagian dari indikator penyaring dalam proses verifikasi berbasis data.

Agus mengungkapkan, implementasi sistem tersebut telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi pada 2025. 

Hasilnya menunjukkan proses verifikasi penerima bantuan yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga sekitar 200 hari dapat dipercepat menjadi hanya sekitar satu menit melalui integrasi Identitas Kependudukan Digital dengan Portal Perlinsos.

"Pilot project ini menunjukkan bahwa pemanfaatan IKD mampu mempercepat verifikasi sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial," jelasnya.

Ke depan, pemerintah akan memperluas implementasi digitalisasi Perlinsos ke 43 kabupaten/kota di 26 provinsi sebagai tahap awal sebelum diterapkan secara nasional.