Babinsa Diminta Terlibat Dalam Pemungutan Pajak, Puan: Jangan Sampai Kepercayaan Publik Berkurang

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pelibatan aparat seperti Babinsa dari TNI maupun Bhabinkamtibmas dari Polri untuk urusan pajak jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan publik. Dia mengatakan bahwa komisi terkait yang mengurusi pajak di DPR RI akan mendalami polemik tersebut. Jangan sampai kepercayaan masyarakat menjadi berkurang karena adanya paksaan-paksaan. "Kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian berkurang, karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri kemudian jadi berubah," kata Puan saat konferensi pers usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026. Menurut dia, pemerintah pada beberapa waktu lalu pun sudah meminta kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun karena adanya polemik pelibatan aparat itu, menurut dia, DPR RI pun akan meminta keterangan kepada lembaga terkait. "Jadi ini memang nanti komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian berkurang, karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat," kata dia. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) hanya memberikan pendampingan apabila diperlukan. Bukan untuk melakukan pemeriksaan, pemungutan, maupun mencari data perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menegaskan bahwa kewenangan pengawasan kepatuhan wajib pajak tetap sepenuhnya berada di tangan petugas DJP. “Mereka itu (Babinsa dan Bhabinkamtibmas) bukan pelaksana dari pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak selama ini, tapi memberikan pendampingan di saat kami memerlukan,” kata Inge saat ditemui di Jakarta, dikutip Selasa, 21 Juli 2026. Inge menerangkan, pendampingan yang dimaksud hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika petugas perlu mendatangi wajib pajak di lokasi yang memerlukan penanganan khusus dari sisi keamanan atau akses transportasi. “Misalnya kan kalau ada wajib pajak yang sebetulnya kita mengetahui punya potensi, dan kita ketahui alamatnya di suatu tempat, ternyata tempat itu mungkin ada suatu hal yang harus dijaga atau butuh penanganan khusus dalam transportasi, kami minta bantuan mereka itu boleh,” jelasnya. Dia mengatakan, koordinasi tersebut bukan merupakan hal yang baru. Pendampingan oleh aparat kewilayahan sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dalam kegiatan kunjungan lapangan yang dilakukan petugas pajak. “Sudah sejak dulu karena itu untuk kegiatan kita melakukan visit ke lapangan pada saat melakukan kegiatan di tempat wajib pajak. Hanya sekadar pendampingan. Kami tidak memberikan kewenangan baru kepada mereka. Kewenangan tetap berada di kami, tapi mereka mendampingi kami semata-mata hanya untuk tempat-tempat tertentu saja,” kata Inge. Rahmat Fatahillah Ilham

Babinsa Diminta Terlibat Dalam Pemungutan Pajak, Puan: Jangan Sampai Kepercayaan Publik Berkurang

Berita Terkait

Mendagri Tito Karnavian Instruksikan IPDN Pertahankan Sistem Rekrutmen yang Bersih dan Transparan

Mendagri Tito Hadiri Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana Merdeka

Istana Dukung Panja DPR Kawal Kasus Polri-Kejaksaan, Yusril Siap Dipanggil

Puan Maharani soal Wacana Dewan Pengawas BGN: Yang Penting Kinerja Program MBG Dibenahi

Topik Terkait

Ketua Dpr Ri

Puan Maharani

Babinsa

Tni

Bhabinkamtibmas

Polri

Pajak

Saksikan Juga

Wamentan Sudaryono Dilantik Menjadi Kepala BGN Hari Ini

Nahas! Remaja di Purworejo Ditemukan Tewas Mengapung di Aliran Sungai

Lagi-lagi Aksi Perundungan Terjadi, kini Korbannya Siswi SMP di Bengkulu

Festival Dolanan Anak, Perkenalkan Permainan Tradisional Bebas Gawai

Waduh! Wajib Pajak Kini Diawasi TNI-Polri dan Babinsa, Ada Apa?

Gubernur Jakarta Mengaku Baru Tahu soal Robohnya Kelas SD di Kebayoran Lama usai Viral

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Prabowo Subianto

Korupsi