Benahi Transportasi Jabar, Gubernur KDM Evaluasi Angkot Tua dan Buka Kembali Bandara Husein

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan segera mengevaluasi operasional angkutan kota (angkot) yang dinilai sudah tidak layak jalan. Langkah ini difokuskan pada angkutan antarkabupaten dan antarkota yang masih menggunakan armada tua serta tidak lagi memenuhi standar pelayanan publik. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Pemda Provinsi Jabar tidak sekadar menertibkan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret. Pihaknya berencana mendorong transformasi tata kelola dengan memberdayakan para sopir angkot agar bisa menjadi pemilik armada melalui skema pembiayaan yang lebih berpihak. Sejalan dengan visi ramah lingkungan, KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi juga berwacana agar peremajaan angkutan kota ini didominasi oleh armada berbasis kendaraan listrik (EV), guna menekan penggunaan moda transportasi konvensional berbahan bakar fosil. "Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor," ujar KDM, Kota Bandung, Rabu (22/7/2026). Lebih lanjut, Gubernur KDM menegaskan keberhasilan sistem angkutan massal tidak hanya bergantung pada kualitas armada, melainkan juga harus didukung oleh perubahan budaya masyarakat serta peningkatan infrastruktur kawasan perkotaan. Menurutnya, ekosistem transportasi modern harus ditunjang oleh trotoar yang ramah pejalan kaki, penerangan jalan yang memadai, pengelolaan sampah yang baik, fasilitas publik yang bersih, hingga sistem keamanan terpadu yang mampu mengimbangi tingginya mobilitas warga. "Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern," tegasnya. Bandara Husein Sastranegara Kembali Beroperasi Selain transportasi darat, KDM juga membawa kabar baik bagi sektor transportasi udara. Mulai Agustus mendatang, Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung direncanakan kembali beroperasi untuk melayani sejumlah penerbangan domestik ke berbagai wilayah di Indonesia. Tidak hanya rute domestik, Pemda Provinsi Jabar juga berkomitmen mendorong reaktivasi rute penerbangan internasional dari dan menuju bandara tersebut. Seiring dengan rencana ini, KDM meminta Pemerintah Kota Bandung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar iklim pariwisata dan sektor ekonomi lokal dapat tumbuh optimal. Terkait pembagian peran dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, KDM memastikan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat terus berjalan secara intensif. Ia menegaskan bahwa Bandara Kertajati akan tetap menjadi tulang punggung untuk penerbangan ibadah. "Nanti biar tidak menjadi salah persepsi. Untuk kegiatan penerbangan Haji dan Umrah, tetap menggunakan Bandara Kertajati," pungkas KDM.

Benahi Transportasi Jabar, Gubernur KDM Evaluasi Angkot Tua dan Buka Kembali Bandara Husein

Berita Terkait

Hasil Survei LSI: Kepuasan Masyarakat Jawa Barat terhadap Kepemimpinan Dedi Mulyadi Capai 95 Persen

Perangi Aksi Begal dan Rampok, KDM Punya 3 Langkah Strategis Lindungi Warga Jabar

Warga Jabar Wajib Tahu, Ini Persyaratan Sayembara Rp50 Juta dari Dedi Mulyadi bagi Penangkap Begal dan Perampok

Pertama di Indonesia, Gubernur KDM Letakkan Batu Pertama Pabrik Alat Berat Elektrik di Karawang

Topik Terkait

Jawa Barat

Angkot

Gubernur Jawa Barat

Dedi Mulyadi

Bandara Husein

Saksikan Juga

Miris! Ibu Ini Dilaporkan Suami ke Polisi Gegara Melahirkan Tak Sesuai Keinginan

Hari Anak Nasional Dibayangi Kasus Kekerasan, Pakar Soroti Pentingnya Penguatan Keluarga

Biadab! Guru SD di Tanjung Balai Serahkan Bocah ke Suami untuk Dicabuli

LPSK Turunkan Tim Investigasi Kasus Dokter Icha

Ibu Muda Ajukan PK usai Kehilangan Hak Asuh Anak

Korban KM Nurul Salsa Selamat Setelah Terapung Selama 4 Hari di Laut

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Prabowo Subianto

Korupsi