Kemendagri Ungkap Akan Kawal Penganggaran Pemda Demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

Sebagai pembina pemerintah daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan kepala daerah, gubernur, sekretaris daerah, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mempercepat implementasi program di daerah.

"Bapak Ibu harus percaya diri yang di kabupaten kota harus ketemu dengan kepala daerahnya nanti para kanwil juga ketemu dengan pak gubernur dan Pak Sekda kalau memang perlu nanti saya siap untuk mendampingi,” tegas dia.

Fatoni menegaskan, salah satu peran strategis Kemendagri adalah memastikan dukungan anggaran melalui APBD. Karena itu, Ditjen Bina Keuangan Daerah terus melakukan pembinaan agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau dari sisi pemerintah, pemerintah daerah juga harus menganggarkan, ini penting, Kalau enggak didorong-dorong juga enggak menganggarkan, maka dari kami dari Kemendagri melakukan pendampingan dari sisi penganggaran,” ungkap dia.

Ia menjelaskan, pengawalan tersebut dilakukan sejak tahap penyusunan hingga evaluasi APBD. Melalui mekanisme tersebut, Kemendagri dapat memastikan dukungan anggaran bagi program perlindungan sosial tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Di pedoman penyusunan APBD kita masukkan, kemudian dalam evaluasi APBD itu bisa kita cek, kemudian setelah itu sosialisasi juga kita lakukan pertemuan-pertemuan dengan pemda dan selama ini daerah itu sudah bertemu dengan Kemendagri mudah-mudahan akan ikut dari sisi penganggaran,” ungkapnya

Selain memastikan pengalokasian anggaran, Kemendagri juga mengawal pelaksanaan di lapangan agar anggaran yang telah tersedia segera direalisasikan dan tidak dialihkan untuk kebutuhan lain.

"Kemudian dari sisi pelaksanaan kami juga ikut, maka bagi daerah yang sudah menganggarkan kemudian kita dorong segera mencairkan, jangan sampai sudah menganggarkan tidak dicairkan,” pungkasnya.