Dugaan Kasus TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dinilai Jadi Ujian Penegakan Hukum di Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Pengusutan dugaan kasus korupsi dan TPPU yang menyeret eks Jampidsus, Febrie Adriansyah dinilai sebagai ujian penting kredibilitas penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan Koordinator 98, Hasanuddin dalam diskusi bertajuk 'Menakar Independensi Penegakan Hukum: Kasus Dugaan TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Selesai atau Menguap?' yang digelar oleh Aspirasi Pemuda Nasional (Aspenas) Jakarta Selatan, Minggu (26/7/2026).

Hasanuddin meminta pengusutan dugaan korupsi dan TPPU itu secara tuntas hingga seluruh pihak yang terlibat dapat terungkap.

"Ini sebenarnya menjadi momentum untuk menguji para penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi yang disebut sejumlah perkara antara lain peristiwa blackout PLN, PT Asabri dan PT Krakatau Steel," katanya.

Hasanuddin menilai skandal ini sebagai potret nyata kejahatan struktural dan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pengusutan secara tuntas diperlukan dalam upaya menjaga kepercayaan publik dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Semua ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap para penegak hukum yang seharusnya tidak melakukan tindak pidana, ini sebenarnya mencoreng nama penegak hukum kita," ujarnya. 

Di sisi lain, Hasanuddin mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut secara jelas dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi sumber asal-usul harta yang diduga merupakan hasil kejahatan eks Jampidsus tersebut. 

Sebab, kata Hasanuddin, hingga saat ini informasi yang berkembang di ruang publik lebih banyak menyoroti penemuan uang tunai dan emas dalam jumlah fantastis.

Sementara itu, penjelasan mengenai dugaan tindak pidana asal yang menjadi dasar penyidikan belum disampaikan secara utuh kepada masyarakat.

"Penanganan dugaan TPPU tidak dapat dilepaskan dari pembuktian tindak pidana asalnya. Harus dijelaskan terlebih dahulu dari dugaan tindak pidana korupsi mana uang atau aset tersebut berasal," ucap Hasanuddin.

"Publik berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai konstruksi perkara, sehingga proses penegakan hukum berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan spekulasi," sambungnya.

Sementara, praktisi hukum, M. Kapitra Ampera juga menyoroti skandal mega korupsi eks Jampidsus tersebut. 

Kapitra menilai kasus Febrie tersebut merupakan skandal korupsi besar yang sudah sepatutnya secara tuntas diusut.