Dugaan Kasus TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dinilai Jadi Ujian Penegakan Hukum di Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Pengusutan dugaan kasus korupsi dan TPPU yang menyeret eks Jampidsus, Febrie Adriansyah dinilai sebagai ujian penting kredibilitas penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan Koordinator 98, Hasanuddin dalam diskusi bertajuk 'Menakar Independensi Penegakan Hukum: Kasus Dugaan TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Selesai atau Menguap?' yang digelar oleh Aspirasi Pemuda Nasional (Aspenas) Jakarta Selatan, Minggu (26/7/2026).

Hasanuddin meminta pengusutan dugaan korupsi dan TPPU itu secara tuntas hingga seluruh pihak yang terlibat dapat terungkap.

"Ini sebenarnya menjadi momentum untuk menguji para penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi yang disebut sejumlah perkara antara lain peristiwa blackout PLN, PT Asabri dan PT Krakatau Steel," katanya.

Hasanuddin menilai skandal ini sebagai potret nyata kejahatan struktural dan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pengusutan secara tuntas diperlukan dalam upaya menjaga kepercayaan publik dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Semua ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap para penegak hukum yang seharusnya tidak melakukan tindak pidana, ini sebenarnya mencoreng nama penegak hukum kita," ujarnya. 

Di sisi lain, Hasanuddin mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut secara jelas dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi sumber asal-usul harta yang diduga merupakan hasil kejahatan eks Jampidsus tersebut. 

Sebab, kata Hasanuddin, hingga saat ini informasi yang berkembang di ruang publik lebih banyak menyoroti penemuan uang tunai dan emas dalam jumlah fantastis.

Sementara itu, penjelasan mengenai dugaan tindak pidana asal yang menjadi dasar penyidikan belum disampaikan secara utuh kepada masyarakat.

"Penanganan dugaan TPPU tidak dapat dilepaskan dari pembuktian tindak pidana asalnya. Harus dijelaskan terlebih dahulu dari dugaan tindak pidana korupsi mana uang atau aset tersebut berasal," ucap Hasanuddin.

"Publik berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai konstruksi perkara, sehingga proses penegakan hukum berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan spekulasi," sambungnya.

Sementara, praktisi hukum, M. Kapitra Ampera juga menyoroti skandal mega korupsi eks Jampidsus tersebut. 

Kapitra menilai kasus Febrie tersebut merupakan skandal korupsi besar yang sudah sepatutnya secara tuntas diusut.

"Ini koruptor ini sebenarnya pengalusan kata, jadi kasus ini sebenarnya bisa disebut dengan bahas maling gede," ujarnya. 

Kapitra juga mendorong para penegak hukum untuk tidak pandang bulu dalam mengusut tuntas dugaan kasus TPPU Eks Jampidsus. 

Dia berharap kasus ini segera diselesaikan agar tidak menjadi bola panas di tengah masyarakat. 

"Harapan kita sih agar kasus ini segera diselesaikan, biar nggak menjadi bola panas berkepanjangan, sebab masih banyak tugas lain pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat indonesia," tegasnya. 

Selain itu, Kapitra juga menyesali pengalihan penanganan perkara hukum tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dia menilai bahwa pengalihan hukum dari kepolisian ke Kejagung membuat publik bingung. 

"Kenapa kasus ini dialihkan lagi ke Kejaksaan, kenapa tidak Polri menangani kasus ini dari awal sampai selesai, kan kasihan polisi jadi bulan-bulanan, ini juga membuat publik bertanya-tanya kenapa tiba-tiba dialihkan ke Kejagung," ucapnya. 

Senada dengan Peneliti Formappi, Lacius Kaurus juga sepakat bahwa dugaan kasus TPPU Eks Jampidsus harus diusut tuntas demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegak hukum. 

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi mekanisme pembuktian sebagaimana diatur dalam TPPU. 

Dengan mekanisme tersebut, asal-usul harta kekayaan yang tidak sebanding dengan profil penghasilan resmi dapat diuji melalui proses peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Bahwa apabila penyidik menemukan bukti yang cukup, penuntut umum dapat mempertimbangkan penyusunan dakwaan secara kumulatif berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang TPPU," ujarnya. 

Ia juga menilai pasal-pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, maupun ketentuan dalam KUHP Nasional dapat dipertimbangkan sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Selain aspek pidana, Lacius mendorong agar penyidik mendalami kemungkinan keterkaitan perkara dengan sejumlah kasus besar yang pernah ditangani, apabila memang terdapat bukti permulaan yang cukup. 

"Seluruh dugaan hubungan antar kasus harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang objektif dan tidak berdasarkan spekulasi," tuturnya.(raa)