Tata Kelola Lelang Aset di Era Febrie Adriansyah Diminta Diaudit Total

Kondisi tersebut, menurut JWatch, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para vendor yang hingga kini masih memperjuangkan haknya.

"Kami tidak mengaitkan perkara hukum yang kini menjerat eks Jampidsus dengan lelang PT GBU. Namun, fakta bahwa penyitaan dan pelelangan aset tersebut dilakukan pada periode kepemimpinannya menjadi alasan yang sah untuk dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh tata kelola lelang aset sitaan negara pada masa itu. Negara harus memastikan bahwa keberhasilan asset recovery tidak mengorbankan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik," kata Khalid Akbar, dikutip Selasa (28/7/2026).

Atas dasar itu, JWatch mendesak Kejaksaan Agung membuka secara transparan mekanisme pendataan kreditur sebelum proses pelelangan dilakukan. Selain itu, organisasi tersebut juga meminta evaluasi terhadap pelelangan saham PT Gunung Bara Utama serta audit terhadap seluruh pelelangan aset sitaan yang dilakukan pada periode kepemimpinan eks Jampidsus tersebut.

Menurut JWatch, langkah itu diperlukan untuk memastikan proses pemulihan aset negara tidak hanya berorientasi pada keberhasilan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga menjamin kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang memiliki kepentingan atas aset yang dilelang. (cmi)