Narasi Pergantian Kapolri Dinilai Berpotensi Rugikan Stabilitas Politik dan Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Publik dihebohkan dengan ramainya narasi terkait pergantian pucuk pimpinan Korps Bahayangkara yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Analis Analis politik, hukum, dan isu intelijen, Boni Hargens turut merespons ramainya narasi pergantian Kapolri.

Boni menilai setelah berakhirnya polemik kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan, pergantian Kapolri berisiko diartikan secara keliru oleh berbagai pihak terutama kelompok oposisi yang aktif membangun narasi alternatif di ruang publik.

"Kita baru selesai dengan polemik soal kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan. Ada kelompok dalam masyarakat yang menilai itu bentuk konflik antarlembaga kepolisian dan kejaksaan meskipun penilaian itu tidak benar," kata Boni, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Boni memaparkan naratif yang beredar di publik itu dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Boni menilai narasi pergantian Kapolri huga berpotensi membangun opini yang dapat merugikan Presiden.

"Kelompok oposisi dapat mengklaim bahwa pergantian Kapolri dilakukan karena Kapolri terlalu berani mengusut kasus korupsi yang melibatkan oknum dari Kejaksaan Agung, sebuah narasi yang menghubungkan keputusan administratif dengan dugaan intervensi terhadap penegakan hukum," kata Boni.

Boni secara eksplisit menyebut opini semacam itu sebagai menyesatkan, namun dalam waktu yang sama ia mengakui bahwa dalam konteks politik, narasi yang menyesatkan pun bisa sangat efektif. 

Menurutnya wacana pergantian Kapolri yang bergulir saat ini mencerminkan dinamika yang lumrah dalam sistem politik Indonesia. 

"Hak prerogatif presiden memang tidak perlu dipertanyakan, itu konstitusional tetapi konteks pelaksanaannya sangat menentukan bagaimana keputusan tersebut akan diterima dan ditafsirkan oleh publik," ungkapnya.

Boni juga mengingatkan polemik seputar kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan. 

Menurutnya meskipun polemiknya sudah mereda masih meninggalkan residu persepsi disebagian kalangan masyarakat. 

"Dalam atmosfer seperti ini, setiap langkah eksekutif yang bersentuhan dengan institusi penegak hukum akan cenderung dibaca melalui lensa kecurigaan. Pemerintahan yang kuat bukan hanya yang mampu bertindak, tetapi yang mampu mengelola narasi di sekitar tindakannya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah bahwa pemerintah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Dia mengatakan Surpres Kapolri tersebut hanya sekadar isu.

“Kata siapa ada Surpres Kapolri?” ujar Prasetyo di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).

Prasetyo mengatakan pemerintah tidak membuat Supres untuk mengganti Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

“Tidak ada, tidak ada, tidak ada surpres Kapolri,” ungkapnya.(saa/raa)