Kepuasan Jemaah Haji 2026 Tembus 83,28, Qodari: Setiap Angka Adalah Masukan dari Jemaah

Jakarta, tvOnenews.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan hasil Survei Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi gambaran objektif mengenai kualitas pelayanan haji 2026. “Lompatan ini tentu tidak boleh membuat terlena karena masih ada berbagai langkah transformasi yang perlu dilanjutkan. Hasil survei menunjukkan bahwa berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji mulai dirasakan manfaatnya oleh para jemaah,” kata Qodari dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026). Survei IKLHI 2026 dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas dibandingkan pengukuran tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) lebih banyak mengukur pengalaman jemaah selama berada di Arab Saudi, pengukuran tahun ini mencakup seluruh rangkaian pelayanan. Mulai dari persiapan jemaah di Tanah Air, perjalanan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi, hingga proses kepulangan ke Indonesia masuk dalam penilaian. BPS melibatkan 14.400 responden dalam pengukuran tersebut. Hasilnya, tingkat kepuasan jemaah secara keseluruhan mencapai 83,28 dan masuk kategori sangat memuaskan. Kenaikan kepuasan juga terlihat jika menggunakan metodologi lama. IKJHI 2026 tercatat mencapai 91,45, meningkat 2,99 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 88,46. Sejumlah tahapan pelayanan juga mencatat tingkat kepuasan tinggi. Kepuasan terhadap layanan di dalam negeri mencapai 83,85, sedangkan layanan selama di luar negeri berada pada angka 82,71. Sementara itu, pelayanan di bandara menjadi tahapan dengan tingkat kepuasan tertinggi, yakni mencapai 84,76. Capaian tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah menyebut peningkatan kualitas layanan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, petugas haji, Pemerintah Arab Saudi, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Meski tingkat kepuasan meningkat, pemerintah menegaskan hasil survei tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembenahan. “Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ke Tanah Suci. Di baliknya ada tanggung jawab besar untuk memastikan setiap jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, sehat, dan khusyuk,” ujarnya. Qodari mengatakan evaluasi akan terus dilakukan untuk menemukan titik-titik layanan yang masih membutuhkan perbaikan. Pemerintah secara khusus akan memperkuat pelayanan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Kesiapan kesehatan jemaah sebelum keberangkatan juga menjadi bagian yang akan terus diperkuat. Evaluasi tersebut dinilai penting karena tingginya tingkat kepuasan secara keseluruhan tidak serta-merta berarti seluruh aspek pelayanan telah sempurna. Hasil survei justru akan digunakan sebagai pijakan untuk menentukan bagian pelayanan yang harus ditingkatkan pada penyelenggaraan haji berikutnya. Qodari menegaskan suara jemaah akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam melakukan transformasi pelayanan haji. “Setiap angka adalah masukan dari jemaah, dan setiap masukan adalah dasar untuk menghadirkan pelayanan haji yang semakin baik,” kata Qodari. (agr/nsi)

Kepuasan Jemaah Haji 2026 Tembus 83,28, Qodari: Setiap Angka Adalah Masukan dari Jemaah

Berita Terkait

Praperadilan Kedua Asrul Azis Ditolak, KPK Sebut Penyidikan Kasus Haji Sesuai Prosedur

Pemerintah, Dunia Usaha, dan Mitra Internasional Bersinergi Perkuat Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah

BPKH Gandeng SAHL dan Muamalat Perkuat Ekosistem Perjalanan Haji dan Umrah Melalui Digital

Uji Materi UU Haji dan Umrah, DPR Tegaskan Tak Mengkriminalkan Jamaah Umrah Mandiri

Topik Terkait

Haji

Jemaah Haji

Muhammad Qodari

Saksikan Juga

Viral Tantangan Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras di Konser Diprotes

Polisi Kembali Geledah Sekolah Penyimpanan Senjata

Rekonstruksi Kasus Pembunuhan di Polres Toraja Ricuh

KPK Tahan Empat Tersangka Korupsi Iklan Bank BJB

Pria di Sumedang Disekap dan Dianiaya Hingga Tewas

Karhutla di Palangka Raya kian Mengkhawatirkan, Warga Resah

Viral

Kpk

Dedi Mulyadi

Prabowo Subianto

Kdm

Korupsi