Publik Desak Pengungkapan Dugaan Kasus TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Jakarta, tvOnenews.com - Penanganan dan pengungkapan dugaan kasus TPPU yang menyeret eks Jampidsus, Febrie Adriansyah terus menuai sorortan publik.

Hal ini terungkap dari adanya diskusi publik bertajuk 'Menakar Isu Indonesia Emas 74 Kg' yang digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI (BEM Unindra).

Diskusi teresbut turut membahas sejumlah persoalan terkait penegakan hukum, transparansi kekayaan pejabat publik, serta peran mahasiswa dalam mengawasi jalannya demokrasi.

Alhasil, sejumlah peserta diskusi menyoroti berbagai kejanggalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian publik termasuk perkembangan perkara yang menyeret nama Febrie Adriansyah. 

Forum mempertanyakan bagaimana proses hukum berjalan, keterlibatan sejumlah institusi dalam penanganan perkara, hingga perkembangan status pihak-pihak yang sebelumnya berada dalam posisi berbeda dalam proses hukum.

Seorang peserta diskuis, Rahma BD mempertanyakan persoalan korupsi dari perspektif yang lebih struktural. 

Ia menilai bahwa pembahasan mengenai korupsi tidak cukup berhenti pada individu pelaku tetapi juga perlu melihat sistem yang memungkinkan praktik korupsi terus berulang.

“Korupsi ini sudah terjadi berkali-kali. Tapi pernah tidak kita meneliti sistem dalam penyelesaian kasus korupsi? Kenapa orang-orang yang bekerja di dalam sistem itu justru bisa melakukan korupsi," katanya, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Peserta lainnya yakni Ari dari MMT mendorong BEM Universitas untuk tidak berhenti pada diskusi semata. 

Ia meminta agar hasil pembahasan dapat dikawal dan ditindaklanjuti melalui kajian maupun langkah organisasi yang terukur.

“BEM Universitas tetap harus mengawal dan menindaklanjuti hasil dari diskusi hari ini,” jelasnya.

Forum juga mempertanyakan posisi mahasiswa sebagai kelompok intelektual dalam merespons berbagai persoalan kebangsaan melalui sejumlah langkah diantaranya kegiatan diskusi sebagai bagian dari masyarakat akademik.

BEM Unindra menilai bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjadi ujung tombak intelektual dalam mengawal persoalan publik. 

BEM Unindra juga menyoroti fenomena munculnya stigma terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik melalui aksi demonstrasi. 

Pelabelan 'mahasiswa sewaan' atau tuduhan gerakan yang ditunggangi kepentingan tertentu dinilai tidak seharusnya menjadi cara untuk membungkam ruang kritik.

Helmi Fahri menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat sekaligus kewajiban moral untuk memastikan perjuangannya tetap berdasarkan data dan kepentingan publik.

“Mahasiswa harus berani mempertanyakan persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Tetapi keberanian itu harus disertai tanggung jawab intelektual. Kita tidak boleh membangun gerakan dari rumor dan spekulasi, melainkan dari kajian, data, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Ia menilai diskusi publik bukanlah akhir dari sebuah gerakan intelektual melainkan menjadi bahan untuk melakukan kajian lebih lanjut, menyusun sikap organisasi, serta menentukan langkah advokasi yang konstitusional dan terukur.

“Mahasiswa bukan sekadar penonton dalam persoalan bangsa. Kita harus menjadi kelompok yang mampu membaca persoalan secara kritis, menguji setiap informasi, dan memastikan setiap langkah perjuangan tetap berpihak pada kepentingan rakyat," pungkasnya.(raa)