Pemerintah Siap Bangun Ekosistem Emas, Deputi Bidang ESDM Kemenko Perekonomian: Berkontribusi Bagi Perekonomian Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com — Deputi Bidang ESDM Kemenko Perekonomian Elen Setiadi memastikan Pemerintah siap mendorong penguatan sistem moneter Indonesia dengan mengoptimalkan potensi cadangan emas tambang sebesar 3.600 ton.

Menurutnya, Indonesia perlu membangun ekosistem emas dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, traceability, pemurnian, perdagangan hingga bullion banking yang akan berkontribusi besar bagi perekonomian negara.

Dengan kata lain, emas tidak hanya menjadi komoditas tambang, tetapi juga dapat berkembang menjadi instrumen keuangan dan aset strategis negara dan mampu mendukung sistem moneter.

"Kalau nanti ditambah lagi dengan penguatan cadangan devisa, emasnya BI semakin baik-semakin besar, maka ketika ada guncangan dinamika global, guncangan ekonomi, kita punya stabilizer namanya emas selain cadangan devisa tadi," kata Elen dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).

Diketahui, emas yang tercatat sebagai cadangan moneter Bank Indonesia (BI) baru mencapai 87,1 ton, atau sekitar 7,7 persen dari total cadangan.

Dengan kepemilikan tersebut, Indonesia berada di posisi ke-44 dunia dalam hal cadangan emas bank sentral.

Sebagai gambaran, negara maju seperti Amerika Serikat memiliki cadangan emas mencapai 8.133,5 ton. Sementara Jerman memiliki 3.349,5 ton, Italia 2.451,8 ton, Prancis 2.437 ton, dan China 2.346,4 ton.

Meski penyerapannya belum semasif negara maju, produksi emas Indonesia disebut telah mencapai kisaran 100 ton per tahun.

Sementara, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menambahkan, produksi yang tercatat secara resmi belum sepenuhnya menggambarkan aktivitas emas di lapangan, masih terdapat produksi dan perdagangan emas yang belum tercatat dalam sistem resmi.

"Jadi memang ada beberapa catatan untuk emas ini memang yang mungkin teridentifikasi ada beberapa penjualan yang tanda petik ilegal gitu ya," tegas Tri.

Ke depan, pemerintah akan mendorong penataan aktivitas pertambangan rakyat melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Upaya tersebut diharapkan membuat aktivitas pertambangan emas lebih tertata dan produksinya dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mengurangi peredaran emas melalui jalur ilegal.

"Mungkin nanti penambangannya lebih dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, tidak lari ke mana-mana, ilegalitasnya sedikit," tuturnya.

Merujuk data Kemenko Perekonomian, Indonesia memiliki modal kuat untuk memperkuat ekosistem emas nasional.