Presiden Prabowo Tegaskan Fokus pada Kesejahteraan Petani dan Alokasikan Laba BUMN untuk Hilirisasi

Jakarta, tvOnenews.com - Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tahun 2026, Jumat (14/8), Presiden Prabowo Subianto memaparkan visi besar pemerintahannya yang berfokus pada penguatan ekonomi melalui hilirisasi dan kesejahteraan rakyat di sektor pangan.

Presiden menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan perombakan fundamental pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Tujuannya agar perusahaan plat merah tidak sekadar menjadi penyumbang kas negara, tetapi menjadi mesin penggerak industri nasional. 

Laba yang dihasilkan BUMN kini dialokasikan untuk mempercepat hilirisasi guna mengubah Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tambah.

Menurut Presiden, keuntungan BUMN kini diarahkan untuk menyokong 26 proyek strategis hilirisasi yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

"Peningkatan kinerja BUMN memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengarahkan sumber daya perusahaan negara ke proyek-proyek strategis," ungkapnya.

Di sektor pangan, Presiden Prabowo memberikan apresiasi khusus kepada para petani yang disebutnya sebagai pahlawan bangsa. 

Secara khusus, ia memperkenalkan Joko Purnomo, seorang Ketua Kelompok Tani asal Ngawi, Jawa Timur, yang berhasil meningkatkan produktivitas berkat dukungan teknologi dan ketersediaan sarana produksi.

“Bapak Joko ini Ketua Kelompok Tani dari Desa Purwosari, Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko ini sudah 20 tahun bertani, dengan air, teknologi, dan pupuk yang disediakan oleh pemerintah, ia sekarang mampu panen 3 kali setahun,” ujar Presiden Prabowo. 

Berkat efisiensi biaya produksi dan penurunan harga pupuk hingga 20 persen, petani kini mampu memproduksi hingga sembilan ton padi per hektar.

Presiden pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, hingga BUMN pangan, atas gotong royong yang telah dilakukan. Bagi Prabowo, pertumbuhan investasi dan ekonomi tidak akan berarti jika rakyat masih menghadapi kesulitan dasar. 

Ia memberikan penekanan keras bahwa sebagai anggota G20, kemiskinan dan kelaparan adalah hal yang tidak bisa ditoleransi.

“Sebagai negara anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat yang kelaparan. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tegas Presiden.

Capaian di sektor pangan ini disebutnya tidak lepas dari keberanian pemerintah dalam memangkas kerumitan birokrasi. 

Salah satu langkah nyata yang diambil adalah menyederhanakan 145 peraturan yang menghambat distribusi pupuk menjadi hanya satu Peraturan Presiden (Perpres).

Presiden Prabowo meluncurkan peringatan keras terhadap praktik korupsi dan inefisiensi di tubuh birokrasi yang selama ini menghambat kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus mengakui, masalah bangsa kita adalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang seringkali menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya sendiri,” pungkasnya sembari berkomitmen untuk terus memberantas praktik-praktik yang merusak bangsa tersebut. (dpi)