Pernah Diusulkan Legislator Kawendra, Presiden Prabowo Dorong Pembentukan Bursa Komoditas Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto berencana membentuk bursa komoditas sendiri dalam upaya memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga.

Prabowo menargetkan pembentukan bursa komoditas tersebut pada 1 Januari 2027 dengan meminta dukungan DPR RI.

“Rencana kita, dengan dukungan DPR, di 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri,” kata Prabowo dalam pidato RUU APBN 2027 di DPR RI dikutip pada Minggu (16/8/2026).

Langkah tersebut dinilai pemerintah penting dilakukan mengingat Indonesia sebagai salah satu produsen besar berbagai komoditas strategis dunia seharusnya memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan harga.

Komoditas tersebut antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet.

“Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka yang menentukan harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal. Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya,” ujarnya.

Rencana tersebut memiliki irisan dengan gagasan yang sebelumnya pernah disampaikan anggota DPR RI Kawendra Lukistian. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama MIND ID dan PT Timah pada Kamis (15/5/25) lalu, Kawendra juga telah mengusulkan agar Indonesia berani membangun bursa komoditas sendiri, khususnya untuk komoditas logam.

Kawendra saat itu mempertanyakan mengapa Indonesia tidak membangun bursa sendiri dan bahkan mengusulkan konsep 'Indonesia Metal Exchange'.

“Kenapa kita tidak berani membuat bursa baru? ‘Indonesia Metal Exchange’, ketika kita punya bursa sendiri di sini bargaining position kita jauh lebih tinggi,” kata Kawendra.

Menurut Kawendra keberadaan bursa sendiri dapat memperkuat posisi tawar Indonesia.

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepemilikan dan produksi komoditas yang besar.

“Wajar, kita pemilik stok terbesar salah satunya kalau kita punya porsi lebih dalam menentukan harga,” katanya.

Kawendra menekankan penguatan posisi Indonesia dalam rantai perdagangan komoditas pada akhirnya bukan sekadar persoalan meningkatkan daya tawar di pasar global. 

Kebijakan tersebut harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sebagai pemilik sumber daya dan pihak yang selama ini terlibat dalam proses produksi.

“Semuanya untuk apa? Manfaatnya tentu untuk kembali ke masyarakat,” tegasnya.(raa)