PDIP Soroti Keracunan MBG di Sumut: Tunjukkan Pengawasan Tidak Berjalan Baik

Jakarta, tvOnenews.com - PDI Perjuangan atau PDIP mengkritik terulangnya kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, kejadian berulang ini menjadi indikasi kuat bahwa sistem pengawasan pemerintah tidak berjalan dengan baik. Hasto juga menuding adanya keterlibatan pihak-pihak "pemburu rente" yang menurunkan kualitas makanan demi mengambil keuntungan finansial. Kritik tersebut disampaikan Hasto seusai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (17/8/2026). "Ini kan persoalan yang sejak awal terjadi. Ketika persoalan itu berulang-ulang, artinya kan sistem tidak bekerja. Kontrol tidak bekerja dan kemudian juga menunjukkan mengapa kualitasnya tidak baik? Karena di situ ada pemburu rente," kata Hasto. Melihat jatuhnya korban dari kalangan siswa sekolah, Hasto mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan mekanisme penyaluran program MBG. "Inilah yang kemudian harus dilakukan revisi secara total. Harus dilakukan suatu evaluasi secara menyeluruh, sudah terlalu banyak korban yang terjadi," lanjutnya. Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa PDIP sejatinya memiliki rekam jejak dan konsep penanganan gizi rakyat yang teruji di daerah. Ia mencontohkan keberhasilan kebijakan pemenuhan gizi rakyat yang pernah diterapkan oleh Tri Rismaharini saat menjabat Wali Kota Surabaya, Idham Samawi sewaktu menjadi Bupati Bantul, hingga Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi. Menurut Hasto, kunci keberhasilan program pemenuhan gizi terletak pada pendekatan partisipatif yang melibatkan warga setempat, bukan sekadar proyek tersentralisasi dari atas ke bawah (top-down). "PDI Perjuangan memiliki konsep bagaimana untuk membantu kebutuhan gizi bagi rakyat. Langkah-langkah yang partisipatif melibatkan rakyat. Jadi jangan anggap bahwa program pemberian makanan bergizi itu sebagai satu yang top-down," jelas Hasto. Ia menyarankan agar pemerintah pusat cukup bertindak sebagai penjamin dan pengawas kualitas (quality assurance dan quality control), sementara eksekusi penyediaan makanan diserahkan kepada partisipasi aktif masyarakat dan UMKM lokal demi menjamin kesegaran serta mutu makanan. (Rahmat Fatahillah Ilham)

PDIP Soroti Keracunan MBG di Sumut: Tunjukkan Pengawasan Tidak Berjalan Baik

Berita Terkait

Dapur MBG di Karo Dievaluasi BGN, Sudaryono: Setiap Dapur Nanti Kita Lakukan Test Kit

Sudaryono Tutup 1.300 Dapur Gizi Gratis, Ancam Copot Status ASN PPPK

Prakiraan Cuaca Sumut 17 Agustus 2026, BMKG: Masih Berpotensi Diguyur Hujan

Viral Siswa SMK di Kebumen Dihajar Kakak Kelas, Ahmad Dhani Desak Polisi Bertindak Terduga Pelaku Diamankan

Topik Terkait

Keracunan

Mbg

Pdip

Hasto

Siswa

Sumatera Utara

Saksikan Juga

Masyarakat Adat Minang Kirim Bantuan Rendang untuk Korban Gempa NTT

Bayi di Laci Gerobak Gegerkan Warga Probolinggo

Pascagempa Kebutuhan Dasar Masih Sangat Dibutuhkan Oleh Para Pengungsi

Niat Hati Ingin Tolong Teman, Remaja Tewas Tenggelam di Sungai Musi

Jumlah Korban Laka Maut di Tasikmalaya Bertambah jadi 4 Orang

Momen Kirab Pengembalian Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi

Viral

Kpk

Prabowo Subianto

Korupsi

Mbg

Dpr