DPR dan Kemendagri Targetkan Bansos Tepat Sasaran, Rebranding Dukcapil Bandung Barat Perkuat Integrasi Data

Ia menyebut, dari total sekitar Rp500 triliun anggaran bantuan dan subsidi sosial, penguatan integrasi data diperkirakan dapat menghasilkan efisiensi sekitar Rp100 triliun. Menurutnya, efisiensi tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Integrasi data ini sangat mendesak untuk segera diwujudkan,” jelas Erliani.

Erliani menambahkan, pemerintah juga tengah menyusun dan menggodok Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Proses tersebut akan disinergikan dengan aspek perlindungan data pribadi agar transformasi digital kependudukan tetap menjamin keamanan informasi masyarakat.

“Apabila kedua hal ini berjalan beriringan, maka akan dihasilkan satu produk identitas berupa kartu digital yang datanya terjamin keamanan dan perlindungannya secara menyeluruh,” katanya.

Menurut Erliani, transformasi digital juga diarahkan untuk menyederhanakan dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Masyarakat nantinya dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui portal yang disediakan.

Namun, pemerintah menyadari tidak semua warga memiliki kemampuan atau akses yang sama terhadap layanan digital. Karena itu, akan dikembangkan jaringan agen pelayanan yang membantu masyarakat dalam proses pendaftaran maupun pengurusan dokumen kependudukan.

Agen tersebut dapat berasal dari ASN maupun unsur masyarakat lainnya. Jumlahnya direncanakan mencapai sekitar 150.000 hingga 200.000 agen di seluruh Indonesia untuk menjangkau masyarakat, khususnya kelompok yang belum terlayani secara digital.

Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Bupati Bandung Barat H. Asep Ismail menyambut baik penguatan layanan jemput bola dan transformasi digital Dukcapil. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan sekaligus memperkuat kualitas data daerah.

Kabupaten Bandung Barat dinilai memiliki potensi menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem data kependudukan yang terintegrasi. Penguatan layanan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola data yang lebih akurat dan berkelanjutan.

Melalui rebranding Dukcapil dan layanan jemput bola, pemerintah mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat. Pada saat yang sama, integrasi data diharapkan mampu menjadi fondasi bagi penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran negara yang lebih efektif.