DPR dan Kemendagri Targetkan Bansos Tepat Sasaran, Rebranding Dukcapil Bandung Barat Perkuat Integrasi Data

Jakarta, tvOnenews.com — Rebranding layanan kependudukan dan pencatatan sipil terus didorong untuk memperkuat akurasi data sekaligus memastikan pelayanan publik dan bantuan sosial semakin tepat sasaran.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk melalui Layanan Jemput Bola di Daerah yang dirangkaikan dengan Rebranding Dukcapil Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan digelar di Kompleks Pemerintah Daerah Bandung Barat, Lantai 4, Gedung B, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS) Ditjen Dukcapil Kemendagri Erliani Budi Lestari, Wakil Bupati Bandung Barat H. Asep Ismail, serta jajaran pejabat pusat dan daerah terkait.

Dede Yusuf menyoroti persoalan ketidaktepatan pendataan bantuan sosial (bansos) yang hingga kini masih menjadi tantangan di lapangan. Menurutnya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dengan kondisi masyarakat sebenarnya.

“Masih ada warga yang hidupnya sangat memprihatinkan, namun sama sekali belum pernah menerima bantuan. Sebaliknya, yang tergolong berkecukupan justru tercatat sebagai penerima bantuan,” ujar Dede.

Menurutnya, persoalan tersebut salah satunya disebabkan belum terwujudnya satu data nasional yang terpadu dan akurat. Integrasi data antarlembaga menjadi penting agar pemerintah memiliki gambaran yang sama mengenai kondisi masyarakat.

Dede mengatakan, ketidaksinkronan data juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara. Karena itu, data kependudukan perlu terhubung dengan berbagai data pendukung, termasuk yang dikelola BPJS Kesehatan dan instansi lainnya.

“Kalau datanya tidak sinkron, negara bisa mengeluarkan anggaran yang terlalu besar untuk bantuan yang tidak tepat sasaran,” katanya.

Dede juga menyinggung persoalan daftar pemilih tetap (DPT) yang masih menghadapi masalah serupa. Menurutnya, data kependudukan harus diperbarui secara berkelanjutan, termasuk ketika terjadi kematian, perpindahan domisili, maupun peristiwa kependudukan lainnya.

“Dengan sistem data yang terintegrasi dan terhubung secara langsung, setiap kali ada warga yang meninggal dunia, pindah domisili, atau terjadi peristiwa kependudukan lainnya, data tersebut akan langsung terbarui. Sehingga ketidaktepatan data dapat diminimalisir,” tegasnya.

Sementara itu, DirekturDirektur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS), Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Erliani Budi Lestari mengatakan integrasi data kependudukan dengan data pendukung lainnya berpotensi meningkatkan efisiensi anggaran perlindungan sosial.

Ia menyebut, dari total sekitar Rp500 triliun anggaran bantuan dan subsidi sosial, penguatan integrasi data diperkirakan dapat menghasilkan efisiensi sekitar Rp100 triliun. Menurutnya, efisiensi tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Integrasi data ini sangat mendesak untuk segera diwujudkan,” jelas Erliani.

Erliani menambahkan, pemerintah juga tengah menyusun dan menggodok Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Proses tersebut akan disinergikan dengan aspek perlindungan data pribadi agar transformasi digital kependudukan tetap menjamin keamanan informasi masyarakat.

“Apabila kedua hal ini berjalan beriringan, maka akan dihasilkan satu produk identitas berupa kartu digital yang datanya terjamin keamanan dan perlindungannya secara menyeluruh,” katanya.

Menurut Erliani, transformasi digital juga diarahkan untuk menyederhanakan dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan secara daring. Masyarakat nantinya dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui portal yang disediakan.

Namun, pemerintah menyadari tidak semua warga memiliki kemampuan atau akses yang sama terhadap layanan digital. Karena itu, akan dikembangkan jaringan agen pelayanan yang membantu masyarakat dalam proses pendaftaran maupun pengurusan dokumen kependudukan.

Agen tersebut dapat berasal dari ASN maupun unsur masyarakat lainnya. Jumlahnya direncanakan mencapai sekitar 150.000 hingga 200.000 agen di seluruh Indonesia untuk menjangkau masyarakat, khususnya kelompok yang belum terlayani secara digital.

Dari sisi pemerintah daerah, Wakil Bupati Bandung Barat H. Asep Ismail menyambut baik penguatan layanan jemput bola dan transformasi digital Dukcapil. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan sekaligus memperkuat kualitas data daerah.

Kabupaten Bandung Barat dinilai memiliki potensi menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem data kependudukan yang terintegrasi. Penguatan layanan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola data yang lebih akurat dan berkelanjutan.

Melalui rebranding Dukcapil dan layanan jemput bola, pemerintah mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat. Pada saat yang sama, integrasi data diharapkan mampu menjadi fondasi bagi penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran negara yang lebih efektif.