Airlangga Bantah Laporan AS soal Transshipment Scam: Jalur Batam-Bekasi Sudah Ada Sejak 1990

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia membantah keras tudingan Amerika Serikat (AS) yang memasukkan Indonesia ke dalam jaringan shadow transshipment network atau jalur pengalihan barang yang diduga digunakan untuk menghindari tarif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, tudingan tersebut tidak mencerminkan kondisi industri di Indonesia. Salah satu poin yang disorot dalam laporan AS adalah kawasan industri Batam dan Bekasi yang disebut memiliki keterkaitan dengan rantai pasok China.

Airlangga menjelaskan, keberadaan kawasan industri di Batam dan Bekasi bukan fenomena baru yang muncul akibat pergeseran jalur perdagangan China. Kedua kawasan tersebut telah berkembang sebagai basis industri nasional sejak dekade 1990-an.

“Indonesia ditempatkan di tier dua, diasumsikan masuk tier dua di mana merupakan manufaktur terintegrasi dengan China dan ekspornya ke Amerika terutama untuk produk-produk plastik dan turunannya,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

“Dapat kami sampaikan bahwa dalam laporan yang saya baca sekilas, jaringan akses Batam dan Bekasi, kita dapat menyatakan bahwa kawasan industri Batam dan Bekasi itu sudah ada sejak tahun 90-an,” lanjutnya.

Menurut Airlangga, karakter industri yang beroperasi di kedua kawasan tersebut juga tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan praktik transshipment. Mayoritas industri merupakan manufaktur, sementara industri berbasis plastik dan kemasan didominasi perusahaan nasional.

“Dan industri yang ada di sana kebanyakan industri manufaktur dan kalau industri berbasis plastik packaging-nya itu seluruhnya adalah sebagian besar perusahaan nasional,” ujarnya.

Lebih jauh, Airlangga membantah asumsi bahwa industri plastik Indonesia bergantung pada bahan baku yang dialihkan dari negara lain untuk kemudian diproses dan diekspor ke AS. Indonesia, kata dia, telah memiliki sumber bahan baku plastik dari dalam negeri.

“Dan untuk bahan baku plastik kita sudah punya bahan baku sendiri yang diproduksi oleh Chandra Asri dan bahkan yang terakhir oleh Lotte Chemicals. Jadi tidak benar ini menggunakan sebuah apa, transshipment dari negara lain untuk memproses,” tegasnya.

Penjelasan tersebut menjadi penting karena laporan The Great Transshipment Scam menempatkan Indonesia dalam Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam. Negara-negara dalam kategori tersebut dinilai memiliki integrasi manufaktur yang signifikan dengan China dan berpotensi menjadi jalur masuk produk China ke pasar AS.

Namun, Airlangga menyebut produk plastic packaging yang dihasilkan industri Indonesia sebagian besar digunakan untuk kebutuhan domestik. Sebagian lainnya diekspor ke negara-negara sekitar, bukan diarahkan ke pasar Amerika Serikat.

“Dan kedua, plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri di dalam negeri ataupun diekspor ke sekitaran, tetapi bukan ke Amerika Serikat,” katanya.

Laporan pemerintah AS sendiri menyoroti dugaan modus pengiriman barang asal China melalui negara ketiga dengan tarif lebih rendah. Barang tersebut dapat menjalani proses terbatas seperti perakitan, penyelesaian, pengemasan ulang, pelabelan, atau perubahan dokumen sebelum diekspor ke AS dengan identitas asal yang berbeda.

Secara keseluruhan, sekitar 40 negara dimasukkan AS ke dalam apa yang disebut shadow transshipment network. Selain Indonesia, negara-negara Asia Tenggara yang turut disorot mencakup Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina.

Airlangga meminta pelaku usaha dan masyarakat tidak bereaksi berlebihan terhadap laporan tersebut. Menurutnya, tudingan AS lebih banyak bertumpu pada asumsi dan belum menggambarkan kondisi faktual industri di Indonesia.

“Jadi kita tidak perlu khawatir dengan studi, namun kami juga tegaskan bahwa studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi. Jadi apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan,” pungkas Airlangga.(agr/raa)