BPBD Kalimantan Barat: 38 Ribu Hektare Lahan Terbakar Sejak Januari 2026, Ketapang Jadi Wilayah Terparah

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat melaporkan bahwa luas area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi tersebut telah menembus angka 38.310,86 hektare. 

Akumulasi luas kebakaran ini tercatat sejak awal tahun hingga bulan Agustus 2026.

Koordinator Harian Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Kalbar, Daniel, menyampaikan data terbaru tersebut di Pontianak pada Jumat (21/8). 

"Untuk wilayah karhutla yang terbakar sampai hari ini dari Januari itu sudah mencapai 38.310,86 hektare," ungkap Daniel.

Menurutnya, beberapa kabupaten mencatatkan angka kebakaran yang sangat menonjol dan menjadi penyumbang utama kabut asap di wilayah Kalbar. 

Lokasi-lokasi ini umumnya memiliki karakteristik lahan gambut yang sulit dipadamkan.

“Sebenarnya ada beberapa kabupaten yang kebakarannya cukup parah dan sangat signifikan dalam menyumbangkan asap, antara lain Kabupaten Ketapang seluas 12.443 hektare, Kubu Raya seluas 8.614 hektare, Mempawah seluas 6.144 hektare, kemudian ada beberapa di Sambas seluas 2.318 hektare. Karena daerah-daerah tersebut umumnya lahan gambut," jelasnya.

Guna merespons kondisi yang kian mengkhawatirkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. 

Langkah ini diambil menyusul kebijakan serupa yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. 

“Setidak-tidaknya di Kalimantan Barat ini ada sembilan kabupaten yang sudah menetapkan status siaga,” ujar Daniel.

Sebagai bagian dari mitigasi, berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk pengecekan personel dan sarana prasarana melalui apel kesiapsiagaan. 

Di lapangan, BPBD menggerakkan tim patroli darat terpadu yang terdiri dari lintas instansi, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Brigade Karhutla, sektor swasta, hingga masyarakat lokal melalui desa tangguh bencana.

Selain operasi darat, dukungan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga terus mengalir dalam bentuk operasi udara. 

"Dukungan tersebut berupa helikopter patroli untuk memantau sebaran titik panas dan titik api yang tidak terpantau melalui patroli darat, serta helikopter water bombing dan operasi modifikasi cuaca," papar Daniel.

Mengenai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang sudah berjalan sejak April lalu, Daniel menekankan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada analisis teknis atmosfer dari BMKG.