Hakim Agung MA Angkat Bicara soal Wacana Pengadilan Ad Hoc BUMN, Ingatkan 3 Rambu Hukum

"Ketiga, pengalihan forum untuk perbuatan masa lalu memang tidak dilarang karena hukum acara berlaku seketika, tetapi norma pidana tidak boleh diberlakukan surut, daluwarsa penuntutan yang telah lampau tidak dapat dihidupkan kembali, dan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa tetap harus diterapkan," tambahnya secara detail.

Sebagai penutup, Setyo Pudjoharsoyo menekankan bahwa apabila semua rambu doktrinal konstitusi tersebut dihormati dan dipenuhi, perdebatan berikutnya bukan lagi soal legalitas hukum dasar, melainkan murni mengenai arah kebijakan politik legislasi nasional.

"Sepanjang rambu-rambu itu dihormati, persoalannya bergeser dari soal konstitusionalitas menjadi soal kebijakan legislasi, dan itu ranah pembentuk undang-undang," pungkasnya.

Wacana ini sebelumnya mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2026 pada Jumat (14/8/2026). Gagasan untuk membentuk pengadilan ad hoc khusus diusulkan guna meminta pertanggungjawaban jajaran direksi BUMN bermasalah.

Merespons pidato tersebut, Menkum Supratman Andi Agtas sudah memberikan klarifikasi seusai sidang di kompleks parlemen pada hari yang sama.

Menkum Supratman memaparkan, ucapan Presiden harus dibaca dalam konteks pemberantasan korupsi secara umum dan bukan sebagai rencana pembentukan lembaga instan.

"Terkait pernyataan Bapak Presiden terkait dengan tindak pidana korupsi, kan beliau bicara secara general. Pesan beliau jelas, tindak pidana korupsi itu adalah musuh bangsa, bukan hanya musuh pemerintah, tapi musuh bangsa," ujar Supratman.

Menkum menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah membenahi tata kelola birokrasi dan memaksimalkan sistem pencegahan, salah satunya melalui digitalisasi pemerintahan demi mempersempit celah korupsi.

"Karena itu diperlukan tata kelola yang baik, bukan hanya sekedar soal menghukum, tapi bagaimana membuat birokrasi kita, beliau kan bicara secara umum soal birokrasi," tambahnya. (rpi)