Prabowo Ultimatum Keras Pelaku Karhutla: Korporasi Terbukti Suruh Bakar, Cabut Izinnya!

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan di Provinsi Riau. 

Tak hanya pelaku di lapangan, Prabowo menegaskan korporasi yang terbukti memerintahkan pembakaran lahan terancam kehilangan seluruh izin usahanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M. Edy Afrizal dalam peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Senin (24/8/2026). Dialog itu ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Edy melaporkan masih terdapat 306 hotspot di Riau. Titik panas tersebut terutama berada di wilayah selatan, sementara kawasan utara relatif aman.

“306, mohon izin Pak Presiden. Iya, tapi berada di wilayah selatan Riau. Di wilayah utara tergolong aman, Pak Presiden,” ujar Edy.

Mendengar laporan tersebut, Prabowo menegaskan agar aparat tidak menunggu hotspot berubah menjadi titik api. Ia meminta tindakan langsung dilakukan di lokasi terdeteksi titik panas.

“Jangan nunggu sampai jadi titik api, ya tolong ya. Masuk, masuk ke titik hotspot. Segera aja masuk ke situ, ambil tindakan,” tegas Prabowo.

Prabowo bahkan mengusulkan pemasangan sumur bor di lokasi-lokasi hotspot sebagai langkah antisipasi. Ia meminta sekitar 300 titik panas tersebut segera ditangani dengan fasilitas sumber air sehingga pemadaman dapat dilakukan lebih cepat ketika muncul potensi kebakaran.

“Segera aja di 300 titik langsung bikin bor air. Ya langsung ke situ, langsung bikin bor air. Begitu ada hotspot dibikin bor air di situ. Jangan tunggu titik api,” kata Prabowo.

Selain strategi pemadaman, Prabowo menekankan pencegahan pembakaran lahan secara sengaja. Ia meminta seluruh aparat memberikan edukasi kepada masyarakat di tingkat desa bahwa pembakaran lahan dilarang keras.

“Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar, untuk alasan apa pun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” ujarnya.

Prabowo juga menawarkan mekanisme bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk kegiatan pertanian. Menurutnya, masyarakat tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar secara mandiri, tetapi dapat melapor kepada pemerintah daerah agar difasilitasi.

“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati. Nanti pemerintahnya yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat,” kata Prabowo.

Ia meminta skema pembukaan lahan tersebut diorganisir melalui kelompok tani dan desa. Pembiayaan, kata dia, dapat didukung melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun koperasi.

“Diorganisir per kelompok tani, diorganisir per desa. Nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar,” tegasnya.

Prabowo kemudian menaikkan peringatan terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam praktik pembakaran lahan. 

Ia meminta kepolisian, kejaksaan, dan aparat intelijen melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran.

“Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki, ya,” ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo menyatakan pemerintah tidak akan ragu mencabut izin korporasi apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Ancaman tersebut berlaku terhadap korporasi apa pun yang terbukti ikut memerintahkan praktik pembakaran.

“Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapa pun, korporasi apa pun. Ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh bakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya peran kepolisian dalam menindak pihak yang sengaja membakar lahan. “Tolong kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting,” kata Prabowo. (agr/muu)