Dedi Mulyadi Buka Suara Soal Isu Pindah ke PSI

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membantah kabar yang menyebut dirinya akan pindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dedi memastikan dirinya masih berada di Partai Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pembina partai tersebut.

"Iya itu tiba-tiba (isu) dari mana? Sampai hari ini saya adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra. Itu (isu) bukan tidak benar, tapi sudah bohong alias hoaks," ujar Dedi Mulyadi, Senin 24 Agustus 2026.

Kabar soal Dedi Mulyadi yang disebut akan bergabung dengan PSI mencuat setelah dirinya melakukan safari ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungan tersebut, Dedi memberikan bantuan kepada warga yang terdampak gempa.

Informasi tersebut juga sempat mengejutkan jajaran Gerindra Jawa Barat. Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Buky Wibawa mengaku segera menghubungi Dedi untuk mengonfirmasi kabar tersebut.

"Saya enggak tahu informasi itu awalnya dari mana. Tiba-tiba banyak wartawan yang meminta konfirmasi ke saya. Kang Dedi juga mengaku tak tahu informasi dari mana itu muncul," kata Buky.

Dedi Mulyadi memastikan status politiknya tidak berubah dan masih menjadi bagian dari Partai Gerindra.

Kinerja Dedi Raih Kepuasan 95,5 Persen

Terlepas dari isu perpindahan partai, Dedi Mulyadi juga menjadi perhatian karena tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya sebagai Gubernur Jawa Barat.

Survei Indikator yang berlangsung pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 mencatat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja Dedi mencapai 95,5 persen.

Pendiri sekaligus peneliti Indikator Burhanuddin Muhtadi menyebut capaian tersebut berada pada kategori sangat tinggi.

Survei itu melibatkan 800 responden yang tersebar di desa-desa di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

"Ini menandakan bahwa gebrakan-gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pascapelantikan tidak hanya mendapat antusias yang sangat tinggi dari warga Jawa Barat, tapi evaluasi atas pelaksanaannya juga mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi selama hampir satu tahun masa jabatannya," ujar Burhanuddin.

Kepuasan warga juga berada di atas 80 persen pada sejumlah segmen demografi dan wilayah di Jawa Barat.

Tingginya penilaian tersebut salah satunya dikaitkan dengan berbagai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Program penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan menjadi salah satu kebijakan yang mendapat perhatian. Program tersebut memberikan keringanan kepada masyarakat dan disebut turut meningkatkan jumlah wajib pajak baru.

Kebijakan Pemprov Jawa Barat di sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan lingkungan juga mendapatkan penilaian positif.

Di bidang pendidikan, beberapa program yang menjadi perhatian masyarakat meliputi larangan sekolah menggelar study tour, penerapan jam malam untuk siswa, serta kebijakan penanganan siswa bermasalah.

Sementara pada sektor infrastruktur, masyarakat memberikan penilaian positif terhadap pembangunan dan perbaikan jalan, penyediaan penerangan jalan umum, hingga program pemasangan listrik gratis.

Di sektor lingkungan, program normalisasi sungai dan penertiban tambang ilegal juga menjadi sejumlah kebijakan yang mendapat sorotan positif dari masyarakat. (nba)