PLTS 100 GWp Jadi Mesin Ekonomi Baru, Pemerintah Bidik 1,7 Juta Lapangan Kerja

Jakarta, tvOnenews.com — Ambisi pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp hingga 2029 tidak hanya diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Proyek raksasa tersebut juga diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi, penguatan industri dalam negeri hingga penciptaan ratusan ribu lapangan kerja hijau atau green jobs.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan PLTS 100 GWp akan membuka ruang investasi pada berbagai sektor pendukung, mulai dari pembangunan pembangkit, baterai, hingga jaringan kelistrikan. Pemerintah juga mendorong penguatan industri solar photovoltaic (solar PV) di dalam negeri.

“Program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi pembangkit, baterai, dan jaringan, penguatan industri solar PV dalam negeri, serta penciptaan green jobs,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis kepada media, Selasa (25/8/2026).

Efek ekonomi tersebut berpotensi semakin besar karena pembangunan energi terbarukan akan menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru di sepanjang rantai industrinya.

Pemerintah merujuk proyeksi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang memperkirakan terciptanya sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan.

“RUPTL 2025-2034 diproyeksikan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan, lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi menjadi green jobs,” ungkap dia.

Target tersebut menjadi semakin strategis ketika dikaitkan dengan besarnya potensi energi surya Indonesia. Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp. Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GWp.

Kesenjangan antara potensi dan kapasitas terpasang itu menjadi ruang ekspansi yang sangat besar. Pemerintah kemudian menyusun pembangunan PLTS 100 GWp secara bertahap, dengan Tahap I sebesar 17 GWp, Tahap II 18 GWp, dan Tahap III 30 GWp.

Pengembangan energi terbarukan juga telah mulai diarahkan untuk menjangkau wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses listrik. Sepanjang 2025, pemerintah membangun 15 pembangkit EBT yang terdiri dari 12 PLTS dan tiga PLTMH dengan nilai Rp103,3 miliar.

Pembangkit tersebut telah melayani 1.831 kepala keluarga dan 131 fasilitas umum. Pada 2026, pembangunan dilanjutkan melalui 39 lokasi PLTS Terpadu di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan nilai Rp450,2 miliar untuk melayani 4.259 rumah tangga.

Selain itu, pemerintah membangun tiga PLTMH dengan nilai Rp50,4 miliar yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik 464 rumah tangga.

Prasetyo menegaskan pembangunan PLTS 100 GWp tidak akan dilakukan secara serampangan, melainkan melalui pengawalan bertahap dan terukur. Pemerintah ingin memastikan proyek tersebut berjalan sejalan dengan agenda besar transformasi energi nasional.

“Pemerintah memastikan pembangunan PLTS 100 GWp akan terus dikawal secara bertahap dan terukur, sejalan dengan komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif di bidang energi,” ujar Prasetyo. (agr/ree)