BMKG Ungkap Peringatan Tsunami Flores Disebarluaskan Dalam Waktu 2 Menit 16 Detik

Jakarta, tvOnenews.com - Sistem peringatan dini tsunami menjadi salah satu faktor penting dalam menekan dampak bencana setelah gempa mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap peringatan potensi tsunami berhasil disebarluaskan hanya dalam waktu 2 menit 16 detik setelah gempa terjadi.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, sistem tersebut dirancang agar informasi potensi tsunami dapat diterima masyarakat kurang dari tiga menit. Kecepatan penyampaian informasi menjadi krusial karena masyarakat hanya memiliki waktu singkat untuk menyelamatkan diri ketika gempa berpotensi memicu tsunami.

“Ketika terjadi gempa, maka kurang dari 3 menit kita harus menginformasikan dan menyampaikan potensi tsunami akan terjadi di mana. Jadi tepat 2 menit 16 detik, BMKG mengumumkan ke semua kanal, semua media, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan penyelamatan sebelum tsunami terjadi,” ucap Kepala BMKG, dalam rapat terkait penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8/2026).

Faisal mengungkapkan, gempa tersebut turut memicu tsunami di sejumlah wilayah bagian utara Pulau Flores. Ketinggian gelombang tsunami yang terpantau mencapai hingga 2,5 meter.

Meski demikian, BMKG menilai sistem peringatan dini yang kini dimiliki Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan jika dibandingkan dengan penanganan bencana serupa pada masa lalu.

Faisal membandingkan kondisi tersebut dengan gempa Flores pada 1992. Saat itu, gempa berkekuatan 7,8 magnitudo dengan kedalaman 32 kilometer memicu tsunami dan menyebabkan sekitar 2.000 orang menjadi korban, terutama akibat tsunami.

“Ini merupakan hal yang baik dibanding dengan kejadian yang sama tahun 1992, 7,8 magnitude, kedalaman 32 kilometer, itu korbannya sampai 2.000 orang, khususnya karena tsunami,” katanya.

Menurut Faisal, kemampuan BMKG memberikan peringatan secara cepat tidak terlepas dari perkembangan infrastruktur pemantauan kegempaan yang semakin luas.

“Nah jadi karena kita sekarang memiliki 2.000 aloptama (alat operasional utama) sensor terkait kegempaan, di mana 175 ada di provinsi ini, itu membuat kita dapat memberikan warning yang baik pada masyarakat,” ujarnya.

Di luar ancaman tsunami, pemerintah juga menghadapi persoalan lain setelah rangkaian gempa, yakni kecemasan masyarakat terhadap kemungkinan gempa susulan.

BMKG bersama pemerintah daerah terus melakukan edukasi untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi kegempaan sekaligus mencegah kepanikan akibat informasi yang tidak tepat.

Faisal mengatakan, pada awalnya kekhawatiran masyarakat sangat tinggi. Bahkan, sejumlah petugas BMKG diminta tetap berada di posko untuk memberikan rasa aman kepada warga.

“Masyarakat khawatir sekali sampai staf BMKG ditahan di posko-posko agar mereka merasa nyaman, tenang, takut ada gempa susulan dan sebagainya,” jelasnya.

Namun, kondisi tersebut mulai berubah. Sebagian masyarakat telah kembali ke rumah, khususnya mereka yang memiliki rumah satu lantai, berdiri relatif berjauhan, dan mengalami kerusakan ringan yang dinilai tidak membahayakan.

“Nah sekarang sudah mulai kembali ke rumah, rumahnya juga kondisinya satu lantai dan jarang-jarang. Ini kadang mengambil bantuan ke posko, tapi nanti kembali ke rumah jika kerusakannya ringan, tidak membahayakan. Ini kami memberikan pemahaman seperti itu,” jelasnya.(agr/raa)