Polda Metro Jaya Ungkap Estimasi Jumlah Massa Aksi Besok di DPR

Jakarta, tvOnenews.com - Aparat kepolisian memprediksi sekitar 500 orang akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/8). 

Estimasi jumlah tersebut merujuk pada surat pemberitahuan yang telah masuk ke pihak berwajib.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyatakan bahwa angka tersebut berasal dari laporan beberapa kelompok masyarakat. 

Salah satu elemen yang terkonfirmasi akan hadir adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu beserta sejumlah gabungan massa lainnya.

"Kalau kita berbicara estimasi, sejauh ini masih sekitar 500 massa aksi. Kami menerima pemberitahuan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan beberapa aliansi lainnya," ujar Budi saat memberikan keterangan di Gedung DPR, Rabu (26/8).

Selain kelompok tersebut, pihak kepolisian juga bersiaga mengantisipasi kehadiran elemen mahasiswa yang kemungkinan akan bergabung dalam barisan demonstran. 

Meski konsentrasi massa utama berada di Senayan, pengamanan juga disiapkan di titik strategis lain, mulai dari kawasan Bundaran HI hingga jalur menuju Istana Kepresidenan.

Budi juga memberikan klarifikasi mengenai isu penangkapan peserta aksi yang sempat beredar. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. 

Sebaliknya, kepolisian mengklaim telah membantu masyarakat dalam proses administratif pengajuan izin aksi secara resmi.

"Terkait situasi di lapangan, Polda Metro Jaya memastikan hingga saat ini belum ada peserta aksi yang diamankan maupun ditemukan membawa senjata berbahaya," tegasnya.

Terkait teknis pelaksanaan, ribuan personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta telah disiagakan. 

Tugas tim gabungan ini tidak terbatas pada pengawalan massa, tetapi juga menjamin stabilitas kota, mulai dari kelancaran lalu lintas hingga operasional transportasi publik seperti Transjakarta, KRL, MRT, dan LRT.

Kombes Budi menekankan agar para peserta aksi tetap menaati prosedur yang tertuang dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. 

Ia berharap penyampaian aspirasi dapat berlangsung damai tanpa mengorbankan kepentingan publik.

"Kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI akan memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Kami hanya mengimbau peserta agar tidak merusak fasilitas umum dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," pungkas Budi. (ant/dpi)