Massa Demo Kamis Besok Terpusat di DPR, Polda Metro Siapkan Pengaturan Lalin dan Imbau Tak Rusak Fasilitas Umum

Jakarta, tvOnenews.com - Polda Metro Jaya menyiapkan pengaturan lalu lintas jelang aksi yang rencananya digelar oleh ratusan massa dari sejumlah aliansi, di wilayah Jakarta, termasuk Gedung DPR RI, pada Kamis (27/8/2026) besok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menerangkan, massa yang rencananya akan melakukan aksi terpusat di Gedung DPR RI berjumlah 500 orang. Namun hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat pemberitahuan aksi tersebut.

“Dari kemarin kami mendapat 2 pemberitahuan dari massa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, termasuk AMBP. Ini ada masuk lagi. Kalau kita berbicara estimasi sejauh ini masih sekitar 500 massa aksi. Nah, ini juga kami kan juga harus melihat sampai dengan hari ini kan kita masih menunggu nih, surat pemberitahuan yang masuk,” kata Budi, kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan, dalam hal ini, nantinya sejumlah personel dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI, termasuk Pamdal akan ditempatkan di beberapa titik di DPR, termasuk sekitar Bundaran HI menuju Istana, untuk pengamanan aspirasi penyampaian pendapat.

Kemudian, Budi menyebutkan, pihak kepolisian juga akan melakukan pengaturan arus lalu lintas, sebab banyaknya masyakarat yang menggunakan moda transportasi umum publik, seperti MRT, LRT, TransJakarta, termasuk ojek online ataupun daring. 

“Termasuk aktivitas sekolah juga banyak sudah menanyakan, aktivitas kegiatan PHRI, mal, dan lain-lain. Ini juga kita harus memberikan rasa aman. Kita melihat sampai saat ini kegiatan aktivitas masyarakat masih berjalan seperti biasanya. Sekolah masih berjalan, sampai bahkan ada sekolah yang besok masih tetap membuka tatap muka kan. Termasuk kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya,” ujarnya.

Baca Juga

Puan Sebut Pimpinan DPR Siap Terima Massa Aksi, Minta Warga yang Demo Besok Tidak Ricuh

Kemudian Budi juga meminta agar masyarakat yang terlibat dalam aksi dapat mematuhi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yakni penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas.

“Termasuk kami menghimbau apabila melaksanakan aksi, kepolisian, TNI, seluruh provinsi akan memberikan ruang kepada seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Hanya kami menghimbau tidak merusak fasilitas umum, tidak (mengabaikan) kegiatan masyarakat lainnya, terus berpikir-lah untuk kita menjaga Indonesia ini aman, damai, dan kondusif,” jelas Budi. (Ars/rpi)