Ini Rangkuman Kesepakatan Penting Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU untuk Dibawa ke Sidang Pleno

Jombang, tvOnenews.com-Wakil Ketua Komisi Organisasi Muktamar Ke-35 NU Prof. Asrorun Niam Sholeh, Minggu mengatakan, sidang Komisi Organisasi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menyepakati Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan merangkap jabatan politik maupun jabatan publik tertentu. Kesepakatan tersebut merupakan salah satu poin yang telah dicapai dalam pembahasan Komisi Organisasi dan selanjutnya dibawa ke sidang pleno untuk disahkan. "Ketua Umum dan juga Rais Aam adalah mandataris muktamar yang menjadi simbol kepemimpinan organisasi," katanya di Jombang. Ia menjelaskan larangan tersebut mencakup jabatan politik seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, hingga pimpinan partai politik. Menurut dia, aturan tersebut hanya berlaku bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sebagai mandataris muktamar, sedangkan ketentuan itu tidak diberlakukan terhadap pengurus NU lainnya. Asrorun mengatakan kesepakatan mengenai aturan rangkap jabatan tersebut dicapai melalui musyawarah mufakat tanpa pemungutan suara. "Ini merupakan jalan keluar yang bijak (wise) dan diambil melalui musyawarah mufakat tanpa voting," ujarnya. Ia menjelaskan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU memiliki posisi sebagai simbol kepemimpinan organisasi sehingga harus menjaga fokus dalam menjalankan mandat muktamar. "Dia menjalankan tugas sebagai siyasatul ulya, politik tinggi-tingginya. Sementara urusan jabatan politik itu siyasatuddunya, urusan keduniaan," katanya. Selain aturan rangkap jabatan, Komisi Organisasi juga menyepakati AHWA tetap menjadi salah satu mekanisme dalam proses pemilihan Rais Aam PBNU. Asrorun mengatakan AHWA merupakan lembaga yang dibentuk muktamar dan memiliki mandat untuk menjalankan proses pemilihan Rais Aam sesuai ketentuan yang telah disepakati. "Alhamdulillah ini juga disepakati bahwa Ahlul Halli wal Aqdi menjadi salah satu mekanisme penyelesaian dalam konteks pemilihan Rais Aam dan itu sudah berjalan," ujarnya. Seluruh hasil kesepakatan Komisi Organisasi tersebut selanjutnya akan dibawa ke sidang pleno Muktamar Ke-35 NU untuk mendapatkan pengesahan. Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh mengatakan untuk rangkap jabatan sesuai dengan yang dibahas oleh Komisi Organisasi, hanya untuk posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. "Jadi yang tadi yang sudah disepakati rangkap jabatan itu untuk produk muktamar yaitu Rais Aam sama Ketua Umum (PBNU). (Yang lain) boleh," kata M Nuh.Muktamar Ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, 27-31 Agustus 2026. Acara itu diikuti para peserta dari dalam dan luar negeri, baik tingkat PWNU, PCNU, hingga PCINU.(ant)

Ini Rangkuman Kesepakatan Penting Komisi Organisasi Muktamar ke-35 NU untuk Dibawa ke Sidang Pleno

Berita Terkait

Warek Unipdu Harap AHWA Pilih Calon Ketum PBNU Tanpa Intervensi

Viral Video Mobil Sound Horeg Diduga Menabrak Pos Kamling sampai Roboh

105 Anak Tidak Sekolah di Duren Sawit Jakarta Timur, 75 Anak Mau Kembali Lanjutkan Pendidikannya

Muktamirin Setuju Pemilihan Ketua Umum PBNU Lewat Mekanisme AHWA

Topik Terkait

Nu

Nahdlatul Ulama

Bnu

Asrorun Niam Sholeh

Jombang

Jawa Timur

Saksikan Juga

Polisi Lakukan Upaya Preventif sebagai Upaya Pengamanan Aksi di Jakarta, 10 Orang Diperiksa

Parkir Rp60 Ribu Per Jam Masih dalam Kajian, Pramono Anung Malah Kaget soal Tarifnya

Menyayat Hati! Kebakaran RS di Pakistan Renggut 15 Nyawa Bayi Baru Lahir, 1 Selamat

Geger! Simpan Bom Ikan di Dalam Rumah, Seorang Warga Banten Tewas Terkena Ledakan

BNPB Kerahkan Puluhan Motor untuk Antar Bantuan ke Wilayah Pelosok

Tim Gabungan Lakukan Teknik Pemadaman Berlapis untuk Atasi Kebakaran Way Kambas

Viral

Kpk

Dpr

Prabowo Subianto

Korupsi

Prabowo