DPD Soroti Konflik Papua Tak Kunjung Tuntas: 8 Presiden Berganti, Arah Penyelesaian Belum Jelas

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI Yorrys Raweyai menyoroti belum adanya kepastian mengenai arah penyelesaian konflik Papua. Menurutnya, pergantian kepemimpinan nasional hingga delapan presiden belum menghasilkan kejelasan mengenai visi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Yorrys setelah melakukan rapat bersama Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Yorrys mengatakan konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua turut berdampak terhadap masyarakat setempat. Salah satu persoalan yang muncul adalah adanya masyarakat yang menjadi pengungsi akibat konflik.

Ia menyayangkan persoalan tersebut hingga kini belum terselesaikan secara tuntas, meskipun kepemimpinan nasional telah beberapa kali berganti.

“Sekarang sampai sekarang ini sudah 8 presiden kan? Belum ada satu kepastian dari pemerintah apa sih visinya penyelesaian Papua? Belum ada,” kata Yorrys.

Yorrys Klaim Sudah Bertahun-tahun Koordinasi dengan Pemerintah

Yorrys mengatakan dirinya telah berulang kali mencoba melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk membahas penyelesaian konflik Papua.

Upaya tersebut telah dilakukan sejak dirinya masih menjadi anggota DPR hingga kini menjadi anggota DPD RI. Namun, ia mengaku belum melihat hasil yang memberikan kepastian mengenai arah penyelesaian persoalan Papua.

“Kami sudah mencoba sejak saya jadi anggota DPR 15 tahun, DPD 2 tahun, kami sudah coba itu,” ungkapnya.

Menurut Yorrys, persoalan Papua membutuhkan perhatian dan arah kebijakan yang jelas dari pemerintah. Ia menilai penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan membiarkan persoalan berjalan tanpa adanya kepastian mengenai langkah yang akan ditempuh.

Pemberitaan Konflik Papua Disebut Menurun

Selain menyoroti belum jelasnya penyelesaian konflik, Yorrys juga menyinggung pemberitaan mengenai kondisi Papua di tingkat nasional.

Ia mengatakan pemberitaan mengenai konflik Papua mulai menurun menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kondisi tersebut menurutnya terus berlanjut pada pemerintahan baru.

Padahal, di tengah menurunnya pemberitaan, Yorrys menyebut eskalasi kekerasan di Papua justru meningkat.

“Kalau kita melihat di menjelang akhir kepemimpinan presiden ketujuh sudah mulai menurun kan pemberitaan? Jadi hampir tidak ada,” kata dia.

“Apalagi di pemerintahan yang baru dua tahun ini. Sementara eskalasi kekerasan itu kan meningkat cukup drastis,” sambung Yorrys.

Yorrys menilai situasi tersebut perlu menjadi perhatian karena kondisi di lapangan tidak selalu tercermin dalam pemberitaan nasional.

Dua Kali ke Papua dalam Sebulan

Yorrys mengungkapkan dirinya telah dua kali mengunjungi Papua dalam satu bulan terakhir. Dalam kunjungannya tersebut, ia mengaku melihat langsung kondisi masyarakat dan situasi di wilayah tersebut.

Menurutnya, keadaan yang ditemuinya cukup memprihatinkan. Namun, kondisi tersebut disebut tidak banyak mendapatkan sorotan melalui pemberitaan di tingkat nasional.

“Saya ini sudah dua kali terakhir bulan lalu saya ke sana, saya meninjau kondisi bulan September. Cukup memprihatinkan, tetapi tidak ada pemberitaan di tingkat nasional,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Yorrys setelah rapat Pansus Papua DPD RI bersama Komnas HAM. Dalam pertemuan itu, persoalan konflik dan dampaknya terhadap masyarakat Papua menjadi bagian yang mendapat perhatian.

Pansus Papua DPD Diharapkan Beri Jalan Keluar

Yorrys berharap pembentukan Pansus Papua DPD RI dapat menjadi langkah untuk mendorong penyelesaian persoalan konflik di Papua.

Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi di Papua membutuhkan perhatian yang lebih serius, terutama karena konflik berdampak langsung terhadap masyarakat setempat.

Salah satu dampaknya adalah munculnya masyarakat yang harus menjadi pengungsi akibat konflik dan kekerasan.

Karena itu, Yorrys berharap Pansus Papua dapat mendorong adanya langkah yang lebih jelas dalam penyelesaian konflik Papua. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya membahas persoalan secara kelembagaan, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak langsung oleh konflik. (saa/nsp)