- Antara
Gubernur DKI Jakarta Pramono Larang Penimbunan Masker: Itu Kebutuhan Bersama, Jangan Dipermainkan
Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo memberikan peringatan keras kepada para pedagang masker agar tidak melakukan praktik penimbunan atau menaikkan harga secara tidak wajar.
Hal ini menyusul meningkatnya kebutuhan masker akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai berdampak ke wilayah ibu kota.
Pramono menegaskan bahwa masker merupakan alat perlindungan krusial bagi masyarakat dalam situasi darurat saat ini, sehingga tidak boleh dijadikan objek spekulasi keuntungan.
“Ini kan menjadi kebutuhan publik, kebutuhan bersama. Jangan dipermainkan,” tegas Pramono saat ditemui awak media di Balai Kota Jakarta, Senin (7/9).
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk terus menyalurkan masker secara gratis di berbagai ruang publik guna menjangkau warga yang membutuhkan bantuan.
Sebelumnya, aksi sigap pembagian masker telah dilakukan pada Minggu (6/9) oleh lintas instansi, mulai dari Satpol PP Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, hingga jajaran Polda Metro Jaya melalui Ditsamapta serta Polsek di wilayah Senen dan Kebayoran Baru.
Selain ketersediaan masker, Gubernur Pramono juga mengimbau warga Jakarta untuk disiplin dalam menerapkan protokol perlindungan diri yang diringkas dalam lima langkah (5M), yaitu:
- Mengenakan masker atau alat pelindung diri saat berada di luar ruangan.
- Menutup rapat akses udara seperti pintu dan jendela, serta melindungi sumber air agar tidak terpapar abu.
- Mengurangi aktivitas di luar rumah jika konsentrasi abu vulkanik terlihat pekat.
- Membersihkan endapan abu dengan cara dibasahi terlebih dahulu agar partikel halus tidak terbang kembali.
- Segera mencari bantuan medis di fasilitas kesehatan jika merasakan sesak napas atau gangguan pada mata.
Pemprov DKI Jakarta saat ini terus memantau pergerakan abu vulkanik dengan berkoordinasi secara intensif bersama BMKG, Badan Geologi Kementerian ESDM, BPBD, serta pemerintah pusat guna memastikan langkah penanganan yang tepat bagi warga Jakarta. (ant/dpi)