Perkembangan Platform Digital Global, DPR RI Sorot Kedaulatan Data

“Tantangannya adalah platform dapat memberikan layanan kepada masyarakat Indonesia dari luar yurisdiksi, sementara regulator membutuhkan pihak yang jelas untuk dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi persoalan,” kata Muchtar.

Menurut Muchtar penyempurnaan peraturan saat ini dibutuhkan agar negara dapat lebih mudah mengenali dan menjangkau platform digital yang memberikan layanan kepada masyarakat Indonesia. 

Serta pemerintah ingin membangun kepastian hukum yang lebih jelas bagi seluruh pelaku usaha.

“Prinsipnya sederhana. Kalau suatu platform melayani masyarakat Indonesia dan memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia, platform tersebut harus dapat dikenali, dapat dijangkau, dan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam yurisdiksi nasional,” kata Muchtar.(raa)