3 ASN Tewas, Komisi I DPR Desak Pemerintah Susun Roadmap Berantas KKB

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh menyampaikan keprihatinan mendalam atas penembakan terhadap tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama, Papua Pegunungan hingga tewas.

Dia menilai, aksi kekerasan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan terus berulang. 

Oleh Soleh lantas meminta aparat keamanan bergerak cepat untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas.

“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujar Oleh Soleh dalam keterangannya, Jumat, 11 September 2026.

Kata dia, negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat dan pegawai pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan publik.

Kejadian tersebut harus jadi momentum untuk memperkuat langkah pemerintah dalam memberantas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua secara menyeluruh.

“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” ungkap dia.

Oleh Soleh menekankan bahwa penanganan persoalan KKB tidak cukup dilakukan secara parsial atau kasus per kasus. 

Kata dia, pemerintah bersama TNI dan Polri perlu menyusun strategi komprehensif yang memiliki sasaran, tahapan, indikator, serta evaluasi yang jelas.

“Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegasnya.

Menurutnya, roadmap tersebut penting agar penanganan keamanan di Papua dapat dilakukan secara lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan. 

Strategi keamanan juga harus berjalan beriringan dengan pendekatan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan masyarakat sipil.

Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang hanya bersifat responsif berpotensi membuat pola kekerasan terus berulang. Karena itu, pemerintah harus memiliki strategi jangka panjang untuk menciptakan keamanan dan memastikan masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.