DPR Minta Polisi Jemput Bola Usut Kasus Keracunan MBG Tanpa Harus Menunggu Laporan Masyarakat

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mendesak pihak kepolisian lebih aktif dalam mengusut kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, pihak kepolisian tidak harus menunggu adanya laporan masuk dari masyarakat terkait kasus keracunan MBG.

“Saya tentu berharap sebetulnya pihak aparat penegak hukum untuk bisa proaktif ya, tidak menunggu adanya laporan masuk,” kata Charles di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (14/9).

Charles mengatakan, beberapa masyarakat telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus keracunan MBG ke polisi. 

“Contohnya di Sumatera Utara, di Karo, keluarga korban sudah masukkan laporan ke pihak kepolisian. Kalau saya tidak salah di Toraja juga sudah ada,” ungkapnya.

Meski demikian, dia tetap mendesak polisi untuk inisiatif untuk mengusut kasus keracunan MBG, walaupun belum ada masyarakat yang membuat laporan ke polisi.

“Tetapi menurut saya, pihak aparat penegak hukum bisa berjalan sendiri. Karena ini kan deliknya bukan delik aduan,” kata dia.

“Jadi pihak APH bisa melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, baik itu SPPG maupun pihak Badan Gizi Nasional,” sambung Charles.

Charles menilai pengusutan insiden keracunan MBG perlu dilakukan agar korban mendapatkan keadilan. 

Selain itu, penyelesaian kasus melalui jalur hukum dinilai bisa memberikan efek jera, sehingga keracunan diharapkan tidak terulang lagi.

“Karena sampai hari ini, sampai hari ini sudah lebih dari 53.000 orang yang menjadi korban keracunan. Ini data surveillance dari Kementerian Kesehatan ya, sehingga ini data sudah pasti valid ya, diambil dari dinas-dinas kesehatan yang ada di daerah-daerah,” bebernya.

“Dan kalau kita mengacu pada data yang saya lihat, saya sempat baca, ya kasus ini tidak hanya terjadi di bulan Agustus saja, tetapi memang secara periodik hampir setiap bulan angkanya kurang lebih sama. Entah 3.000, 4.000, 5.000,” pungkas Charles. (saa/dpi)