Kemendes Usul Dapur Komunal untuk Dukung MBG di Daerah 3T, Sesuaikan Kondisi Papua

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengusulkan pendirian dapur komunal untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal.

Usulan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDT Samsul Widodo dalam Forum Diskusi Aktual bertajuk "Strategi Percepatan Implementasi Program MBG di Daerah 3T" yang diikuti secara daring, Rabu (23/9/2026).

Samsul mengatakan konsep dapur komunal dinilai dapat diterapkan karena kondisi permukiman dan sekolah di sejumlah daerah tertinggal, terutama Papua, memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya.

Menurut dia, penyediaan makanan untuk mendukung program MBG di wilayah tersebut perlu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, jumlah siswa, serta pola permukiman yang ada.

"Jadi konsepnya adalah dapur komunal. Jadi, ini sebenarnya bisa disampaikan ke teman-teman, karena PKK kebetulan ada di bawah Ditjen Bina Pemdes, gitu kan. Jadi, membuat dapur komunal untuk mereka mengajarkan bagaimana memasak makanan-makanan lokal," kata Samsul di Jakarta.

Klaster permukiman di Papua hanya terdiri dari puluhan rumah

Samsul menjelaskan salah satu pertimbangan usulan tersebut adalah kondisi permukiman di Papua yang tidak selalu memiliki jumlah penduduk dalam skala besar.

Ia menyebut klaster rumah di sejumlah wilayah Papua terkadang hanya terdiri atas 10 hingga 20 rumah. Kondisi serupa juga terlihat pada sekolah yang memiliki jumlah siswa relatif sedikit.

"Klaster rumah mereka itu kadang hanya 10 rumah, 20 rumah, gitu kan. 20 rumah mungkin yang sekolah cuma 20 orang. Sekolah-sekolah mereka kecil, dan sebagainya," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pola penyediaan makanan untuk mendukung MBG tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan wilayah yang memiliki permukiman lebih padat dan jumlah siswa lebih banyak.

Menurut Samsul, pendekatan penyediaan makanan perlu disesuaikan dengan skala komunitas serta kondisi rantai pasok di masing-masing daerah.

Penyesuaian tersebut diperlukan agar penyediaan makanan dapat mengikuti kondisi masyarakat setempat, termasuk ketersediaan bahan pangan dan karakteristik permukiman yang tersebar.

Dapur komunal bisa jadi tempat mengolah pangan lokal

Dalam konsep yang disampaikan Kemendes PDT, dapur komunal merupakan dapur bersama yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengolah makanan.

Tidak hanya menjadi tempat menyiapkan makanan, dapur tersebut juga dapat digunakan sebagai ruang pembelajaran bagi masyarakat untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan yang memiliki kandungan nutrisi baik.

Konsep ini dinilai relevan untuk diterapkan di daerah tertinggal karena dapat menggabungkan pemanfaatan sumber pangan yang tersedia di wilayah setempat dengan keterampilan masyarakat dalam mengolah makanan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dapat terlibat dalam proses penyediaan makanan di lingkungannya.

Samsul mengatakan konsep serupa sebenarnya telah dimiliki Kemendes PDT sebelum program MBG berjalan.

Kemendes pernah memiliki konsep dapur desa

Sebelum adanya program MBG, Kemendes PDT pernah memiliki konsep yang ditujukan untuk mengajarkan masyarakat, khususnya ibu-ibu, mengolah makanan dengan kandungan nutrisi yang baik.

Konsep tersebut disebut sebagai "dapur desa".

"Dulu, kami pernah punya konsep, sebelum ada MBG kami itu mengajarkan ibu-ibu untuk mengolah makanan supaya nutrisinya bagus. Kami sebutnya adalah dapur desa," ujar Samsul.

Menurut dia, konsep dapur desa tersebut dapat menjadi bagian dari pendekatan yang diterapkan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan makanan di wilayah setempat.

Dapur desa juga dapat dikelola oleh masyarakat, termasuk komunitas perempuan di desa. Keterlibatan masyarakat tersebut memungkinkan pengelolaan dapur dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.

Melalui konsep dapur komunal, Kemendes PDT mengusulkan agar pelaksanaan dukungan terhadap MBG di daerah tertinggal dapat mempertimbangkan kondisi lokal, terutama wilayah dengan permukiman dan sekolah yang berukuran kecil seperti yang ditemukan di sejumlah kawasan Papua.