Ramai Soal Narasi Gontor Menegur Prabowo dengan Al Quran, Staf Khusus Menteri Agama Buka Suara

Selain itu, Gugun menyoroti penanganan dugaan korupsi yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurut dia, penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan korupsi dalam program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan.

“Program MBG itu program hati Pak Prabowo untuk anak-anak Indonesia. Tapi ketika ada oknum yang korupsi di dalamnya, bahkan jika itu orang dekat Presiden sekalipun, perintah Presiden jelas: sikat habis, jangan pandang bulu,” katanya.

Gugun selanjutnya menyebut upaya pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian dari langkah penegakan hukum pemerintahan Presiden Prabowo.

“Di bawah komando Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan dan mengembalikan aset negara hasil korupsi hingga puluhan triliun rupiah. Triliunan itu kembali ke kas negara untuk pembangunan,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, Gugun menilai sejumlah program pemerintah menunjukkan perhatian terhadap masyarakat kurang mampu.

Ia menyebut renovasi sekolah dan madrasah, pembangunan Sekolah Rakyat berasrama, program pendidikan gratis, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah membangun Sekolah Rakyat berasrama gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, agar mereka bisa sekolah bagus dan makan bergizi. Ada program kuliah gratis, ada Makan Bergizi Gratis untuk puluhan juta anak,” katanya.

Gugun juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait toleransi beragama dan rencana pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) melalui Kementerian Agama.

Menurut dia, lembaga tersebut dirancang untuk menghimpun dan mengelola potensi dana keagamaan, seperti wakaf, infak, dan sedekah, yang diharapkan dapat mendukung kemandirian ekonomi umat.

“Tujuannya satu, agar umat beragama, khususnya umat Islam, bisa mandiri secara ekonomi, tidak tergantung, bisa membangun rumah sakit, sekolah, dan usaha sendiri dari dana umat,” ujarnya.

Gugun mengatakan rencana tersebut ditargetkan dapat mengelola potensi dana umat hingga Rp1.000 triliun per tahun.

Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh tulisan yang mengatasnamakan agama dan mengkritik pemerintah tanpa menyertakan data.