Ramai Soal Narasi Gontor Menegur Prabowo dengan Al Quran, Staf Khusus Menteri Agama Buka Suara

Jakarta, tvOnenews.com - Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar buka suara soal tudingan Pondok Modern Darussalam Gontor menegur Presiden Prabowo Subianto. 

Gugun Gumilar membantah tudingan Gontor terhadap Prabowo melalui lantunan Surah Al-Ahzab ayat 70-73 tentang perintah berkata benar atau qaulan sadida.

“Ini adalah hoaks murahan dan fitnah yang dibungkus agama. Jangan bawa-bawa nama besar Gontor untuk framing politik jahat,” ujar Gugun dalam keterangannya di Jakarta, pada Minggu (27/9/2026).

Gugun menyebut tulisan berjudul “Gontor Menegur Prabowo dengan Al Quran” beredar luas di media sosial sebagai tulisan yang mencatut nama Pondok Modern Darussalam Gontor untuk menyerang Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, lantunan Surat Al-Ahzab tersebut merupakan doa dan nasihat universal bagi pemimpin agar senantiasa berkata benar, bukan bentuk teguran kepada Presiden Prabowo sebagaimana dinarasikan dalam tulisan tersebut.

“Saya pastikan, Gontor menyambut Presiden Prabowo dengan penuh hormat, penuh adab sebagai kepala negara. Lantunan Al-Ahzab itu adalah doa dan nasihat universal untuk setiap pemimpin agar senantiasa berkata benar, bukan tamparan seperti yang dipelintir penulis liar itu,” ujarnya.

Gugun juga menilai istilah qaulan sadida tidak tepat dikaitkan dengan tudingan bahwa Presiden Prabowo berbohong kepada masyarakat.

Ia menyampaikan sejumlah kebijakan dan langkah pemerintah yang menurutnya menunjukkan konsistensi Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

Pertama, Gugun menyoroti langkah pemerintah mengambil kembali sekitar lima juta hektare kawasan hutan negara yang menurutnya selama ini dikuasai secara ilegal.

“Di bidang hukum, keberanian Presiden Prabowo itu luar biasa. Bayangkan, lima juta hektare hutan negara, hutan kita yang puluhan tahun dicuri, dikuasai oleh pengusaha-pengusaha nakal, berhasil direbut kembali oleh pemerintah di era Prabowo,” katanya.

Gugun juga menyinggung penanganan perkara dugaan mafia minyak dan gas bumi yang dikaitkannya dengan Mohammad Riza Chalid.

“Soal mafia migas, siapa yang berani menyentuh Riza Chalid dan keluarganya selama ini? Tidak ada. Semua takut. Hanya di era Presiden Prabowo, mafia migas itu dikejar habis-habisan, aset-asetnya di luar negeri diburu, orangnya ditetapkan tersangka,” ujarnya.

Selain itu, Gugun menyoroti penanganan dugaan korupsi yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurut dia, penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan korupsi dalam program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan.

“Program MBG itu program hati Pak Prabowo untuk anak-anak Indonesia. Tapi ketika ada oknum yang korupsi di dalamnya, bahkan jika itu orang dekat Presiden sekalipun, perintah Presiden jelas: sikat habis, jangan pandang bulu,” katanya.

Gugun selanjutnya menyebut upaya pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi sebagai bagian dari langkah penegakan hukum pemerintahan Presiden Prabowo.

“Di bawah komando Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan dan mengembalikan aset negara hasil korupsi hingga puluhan triliun rupiah. Triliunan itu kembali ke kas negara untuk pembangunan,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, Gugun menilai sejumlah program pemerintah menunjukkan perhatian terhadap masyarakat kurang mampu.

Ia menyebut renovasi sekolah dan madrasah, pembangunan Sekolah Rakyat berasrama, program pendidikan gratis, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah membangun Sekolah Rakyat berasrama gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, agar mereka bisa sekolah bagus dan makan bergizi. Ada program kuliah gratis, ada Makan Bergizi Gratis untuk puluhan juta anak,” katanya.

Gugun juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait toleransi beragama dan rencana pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) melalui Kementerian Agama.

Menurut dia, lembaga tersebut dirancang untuk menghimpun dan mengelola potensi dana keagamaan, seperti wakaf, infak, dan sedekah, yang diharapkan dapat mendukung kemandirian ekonomi umat.

“Tujuannya satu, agar umat beragama, khususnya umat Islam, bisa mandiri secara ekonomi, tidak tergantung, bisa membangun rumah sakit, sekolah, dan usaha sendiri dari dana umat,” ujarnya.

Gugun mengatakan rencana tersebut ditargetkan dapat mengelola potensi dana umat hingga Rp1.000 triliun per tahun.

Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh tulisan yang mengatasnamakan agama dan mengkritik pemerintah tanpa menyertakan data.

“Kalau mau kritik, kritik dengan data, dengan prestasi. Rakyat sudah cerdas. Jangan jual ayat untuk kebencian,” kata Gugun. (ant)