Di Tengah DFK dan Deepfake, Pakar Dukung Qodari Tak Gentar Hadapi Tuduhan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dinilai perlu semakin diperkuat di tengah meningkatnya pertarungan informasi di ruang digital. 

Penguatan tersebut dinilai penting agar pemerintah mampu merespons cepat berbagai tudingan, disinformasi, hoaks, fitnah hingga manipulasi informasi yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyampaikan pandangan tersebut menyusul munculnya sejumlah tudingan terhadap Bakom melalui akun anonim di media sosial.

Kepala Bakom Muhammad Qodari sebelumnya menyebut lembaganya tengah berada dalam posisi “under attack”. Ia menggambarkan berbagai tudingan dari akun anonim tersebut sebagai bentuk “surat kaleng” modern yang kini bergeser dari kertas menjadi unggahan di media sosial.

Salah satu isu yang beredar menuding adanya pejabat Bakom yang memainkan atau mengelola anggaran iklan media hingga Rp60 miliar. Qodari telah membantah tudingan tersebut dan menegaskan belanja media merupakan anggaran lembaga yang mengikuti mekanisme resmi penganggaran dan pengadaan, bukan keputusan pribadi pejabat tertentu.

Di tengah situasi tersebut, Trubus menilai Bakom justru memiliki posisi semakin strategis dalam menjaga komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi sebatas menyampaikan program, tetapi juga menghadapi derasnya informasi yang menurut penilaiannya diarahkan untuk memengaruhi kepercayaan publik.

“Saya melihat ini memang upaya secara sistematis terstruktur, untuk menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo melalui penyebaran disinformasi fitnah dan kebencian yang dibangun dengan tujuan untuk merusak tingkat kepercayaan publik kepada Presiden, kepada Pak Prabowo,” ujar Trubus, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Trubus mengaitkan pandangannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden. Survei Digdaya Polling & Strategy pada 22–31 Juli 2026 mencatat tingkat kepercayaan terhadap Presiden Prabowo sebesar 73,3 persen. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden secara nasional dengan margin of error sekitar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut Trubus, tingginya dinamika informasi membuat Bakom perlu memiliki kapasitas yang kuat untuk menjawab setiap isu dengan data yang konsisten dan dapat diuji publik. Hal tersebut penting agar tudingan yang berkembang di media sosial tidak dibiarkan membentuk persepsi sebelum fakta disampaikan.