Menteri HAM Natalius Pigai Tidak Takut Kena Reshuffle, Sebut KPI Para Menteri Dinilai Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku dirinya tidak takut apabila sewaktu-waktu kena reshuffle kabinet.

Untuk diketahui, pada Kamis (1/10/2026), Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet terhadap sejumlah menteri.

Menyusul kabar soal reshuffle itu, Pigai menegaskan dirinya tidak takut dicopot dari jabatan menteri.

"Tidak ada (takut). Mending tunggu, lihat-lihat handphone di Jakarta saja. Nunggu kan biasa saja," ujar Pigai di Denpasar, Bali, Jumat (2/10/2026).

Menurut Pigai, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, Pigai tidak mempersoalkan apabila nanti ada kemungkinan perubahan posisi dalam kabinet.

Bagi Pigai, penilaian terhadap kinerja para menteri menjadi kewenangan presiden sepenuhnya. Pasalnya, presiden punya kapasitas dan otoritas untuk mengevaluasi pencapaian setiap anggota kabinet.

"Pigai terkenal karena kerja. Mana ada kalau orang terkenal kalau tanpa kerja, diam-diam. Yang menilai itu presiden. Presiden yang menilai. Presiden yang memiliki kapasitas, otoritas, hak prerogatif untuk menilai KPI para menteri dinilai oleh presiden," kata Pigai.

Selain itu, dia menyebut evaluasi terhadap menteri semestinya bukan dari hasil survei maupun penilaian wartawan, melainkan didasarkan pada data dan kinerja.

"Pak Prabowo itu intelektual. Intelektual itu menilai berbasis kepada data. Oleh karena itulah, penilaian-penilaian itu kepada presiden, bukan oleh survei, bukan oleh wartawan," ungkapnya.

Saat kunjungan kerja ke Bali, dia mengatakan dirinya bertugas tanpa memikirkan kemungkinan dirinya diganti dalam reshuffle kabinet.

"Saya datang ke sini tidak pernah mikir posisi saya akan berubah atau tidak. Saya kerja saja. Karena saya tahu presiden yang menilai," ujarnya.

Mimpi Pigai Jadi Aktivis

Bicara soal reshuffle menteri, Pigai mengaku sebenarnya dia tidak pernah bercita-cita menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Sebab, kata dia, dia hanya bermimpi menjadi aktivis memperjuangkan keadilan sejak awal.

“Mimpi saya cuma aktivis kok, enggak pernah mimpi lebih tinggi. Tiba-tiba jadi pimpinan Komnas HAM, tiba-tiba jadi Menteri HAM,” terangnya.

Oleh karena itu, lagi-lagi dia mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan apabila Kepala Negara menggantinya dari jabatan menteri.

Bahkan, menurut Pigai, akan lebih terhormat apabila pergantian tersebut dilakukan ketika dirinya sedang menjalankan tugas negara.

Sebagai catatan, inilah daftar menteri dan pejabat yang dilantik Prabowo:

Menko Politik dan Keamanan (Polkam): Dudung Abdurachman
Menteri Luar Negeri (Menlu): Arrmanatha Nasir Menteri
Perindustrian (Menperin): M. Sarmuji 
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK): Sugiono 
Menko Hilirisasi dan Transisi Energi: Bahlil Lahadalia/rangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan): Muhamad Soleh Mustofa Wamen KKP Irwan Meilano 
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu): Luky Alfirman & Nurkholish Ibnu Amman 
Wamenko Perekonomian: Drajat Hari Wibowo Kepala Staf Kepresidenan (KSP): Listyo Sigit Prabowo 
Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa: Fadil Imran
Wakil BPKP Arianto Wibowo Kepala Badan Reforma Agraria Nasional: Dedi Prasetyo

Kapolri: Suyudi Ario Seto 
Wakapolri: Wahyu Hadiningrat

Ketua Ombudsman: Nuzran Joher 
Anggota Ombudsman: Radyan Sam. (nsi)