news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Rocky Gerung Dilantik jadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sumber :
  • Istimewa

Apa Itu Wantimpres? Ini Sejarah, Kedudukan, dan Tugasnya dalam Pemerintahan

Apa itu Wantimpres dan apa tugasnya? Kenali sejarah, kedudukan, fungsi, serta kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
Sabtu, 3 Oktober 2026 - 12:35 WIB
Reporter:
Editor :

tvOnenews.com - Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto mengangkat 26 anggota lembaga tersebut di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.

Pengangkatan itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Dalam susunan terbaru, Pratikno ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Keberadaan Wantimpres tidak terlepas dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga ini memiliki peran memberikan masukan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan pemerintahan.

Lantas, apa itu Wantimpres, bagaimana sejarah pembentukannya, serta apa saja tugas dan fungsinya dalam pemerintahan Indonesia?

Apa Itu Wantimpres?

Wantimpres merupakan singkatan dari Dewan Pertimbangan Presiden. Berdasarkan ketentuan terbaru, nama resminya adalah Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Lembaga negara ini bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Artinya, Wantimpres berperan sebagai pemberi masukan yang dapat menjadi bahan bagi Presiden sebelum mengambil keputusan atau menentukan kebijakan.

Landasan konstitusional keberadaan Wantimpres tercantum dalam Pasal 16 UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dengan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang.

Aturan mengenai lembaga ini sebelumnya tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Namun, ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui UU Nomor 64 Tahun 2024.

Perubahan Nama dan Status Wantimpres

Salah satu perubahan penting dalam UU Nomor 64 Tahun 2024 adalah penetapan nama Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Undang-undang tersebut juga menegaskan status Wantimpres sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Dengan demikian, Wantimpres bukan lembaga yang mengambil alih kewenangan Presiden ataupun menjalankan fungsi kementerian. Perannya berfokus pada pemberian nasihat dan pertimbangan terkait penyelenggaraan pemerintahan.

Sejarah Terbentuknya Wantimpres

Keberadaan lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Presiden memiliki kaitan dengan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Wantimpres terbentuk, fungsi serupa pernah dijalankan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

DPA merupakan lembaga yang keberadaannya diatur dalam UUD 1945 sebelum mengalami perubahan. Pengaturannya kemudian diperkuat melalui UU Nomor 3 Tahun 1967 dan diperbarui dengan UU Nomor 4 Tahun 1978.

Perubahan besar terjadi setelah proses amendemen UUD 1945. Melalui Perubahan Keempat, DPA dihapus dari struktur ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi. Sebagai gantinya, Pasal 16 UUD 1945 memuat ketentuan mengenai pembentukan dewan pertimbangan yang memberikan nasihat kepada Presiden.

Dari DPA Menjadi Wantimpres

Ketentuan konstitusional tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Sejak saat itu, Wantimpres menjadi lembaga yang secara khusus menjalankan fungsi pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Perkembangannya berlanjut pada 2024 ketika pemerintah dan DPR menetapkan UU Nomor 64 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006.

Perubahan tersebut antara lain mempertegas status Wantimpres sebagai lembaga negara serta mengatur kembali susunan keanggotaannya.

Kedudukan Wantimpres dalam Pemerintahan

Kedudukan Wantimpres perlu dipahami agar tidak disamakan dengan lembaga yang memiliki kewenangan eksekutif tersendiri.

Berdasarkan UU Nomor 64 Tahun 2024, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres memberikan nasihat dan pertimbangan terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Masukan tersebut dapat disampaikan secara perorangan oleh anggota maupun sebagai satu kesatuan pendapat seluruh anggota dewan.

Dengan kedudukan tersebut, Wantimpres memiliki hubungan langsung dengan Presiden. Meski demikian, lembaga ini tidak menggantikan fungsi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara.

Apa Saja Tugas dan Fungsi Wantimpres?

Tugas utama Wantimpres adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006 yang telah diubah melalui UU Nomor 64 Tahun 2024, pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan baik ketika diminta maupun tidak diminta oleh Presiden.

Secara lebih terperinci, tugas dan fungsi Wantimpres meliputi:

  1. Memberikan nasihat kepada Presiden, terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara.

  2. Menyampaikan pertimbangan kebijakan, baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan pendapat seluruh anggota dewan.

  3. Meminta informasi kepada instansi pemerintah, termasuk lembaga negara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

  4. Mengikuti sidang kabinet, apabila mendapat permintaan dari Presiden.

  5. Mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan, apabila diminta oleh Presiden.

Mengapa Nasihat Wantimpres Bersifat Rahasia?

Salah satu ketentuan penting dalam pelaksanaan tugas Wantimpres berkaitan dengan kerahasiaan nasihat dan pertimbangan.

Anggota Wantimpres tidak diperbolehkan memberikan keterangan, pernyataan, atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun.

Ketentuan tersebut bertujuan menjaga proses pemberian masukan kepada Presiden agar dapat berlangsung sesuai mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, Wantimpres memiliki peran sebagai lembaga pemberi pertimbangan bagi Presiden. Nasihat yang disampaikan menjadi salah satu bahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sementara kewenangan mengambil keputusan tetap berada pada Presiden.

(gwn)

 

 

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral