Bahlil Lahadalia Rangkap Jabatan, Akademisi Nilai Bisa Percepat Hilirisasi hingga Kemandirian Energi

Jakarta, tvOnenews.com - Akademisi turut memberikan komentar soal Bahlil Lahadalia yang merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Hal ini dinilai membuka peluang mempercepat transformasi kekayaan mineral Indonesia menjadi basis industri energi masa depan.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto mengatakan menggabungkan hilirisasi dan transisi energi merupakan langkah strategis.

"Ini sangat strategis karena hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan tambahan kapasitas industri tidak justru meningkatkan ketergantungan pada energi fosil," kata Wahyudi, dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa hilirisasi dan transisi energi perlu dirancang dalam satu ekosistem agar pertumbuhan industri diikuti penyediaan energi yang semakin efisien, andal, dan rendah karbon. 

“Integrasi tersebut semakin penting mengingat investasi hilirisasi pada Semester I 2026 telah mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional. Kemudian perkembangan industri nikel menjadi salah satu modal penting dalam menjalankan agenda tersebut. Produksi nikel olahan Indonesia telah meningkat dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia pada 2023,” terangnya.

Wahyudi menuturkan, perkembangan tersebut menunjukkan perubahan signifikan posisi Indonesia dari pemasok bahan mentah menjadi salah satu pemain penting dalam rantai pasok global.

"Pekerjaan berikutnya adalah memastikan nilai tambah semakin banyak tinggal di dalam negeri melalui penguatan industri baterai, transfer teknologi, riset, dan keterlibatan perusahaan nasional," tegasnya.

Selain itu, hilirisasi juga mulai berkembang pada komoditas mineral lainnya. Wahyudi menilai pengembangan nikel, tembaga, emas, dan bauksit secara bersamaan dapat memperluas basis industrialisasi Indonesia. 

Nikel dapat menjadi basis pengembangan baterai dan kendaraan listrik, tembaga menopang industri elektronik dan kelistrikan, sedangkan bauksit dapat dikembangkan menuju aluminium dan berbagai produk manufaktur.

"Diversifikasi hilirisasi ini penting karena Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu komoditas. Nikel, tembaga, bauksit, dan emas memiliki rantai nilai yang berbeda dan dapat menjadi fondasi industri manufaktur, elektronik, energi, hingga kendaraan listrik," ujar Wahyudi.

Wahyudi mengatakan posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM juga membuka peluang mengintegrasikan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi dari hulu hingga hilir. 

“Dengan begitu, besarnya investasi yang masuk tidak berdiri sendiri, tetapi menghasilkan efek berganda melalui pertumbuhan industri pendukung, penciptaan lapangan kerja, penguasaan teknologi, dan pengembangan kawasan industri,” ucapnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Wardana menilai penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sangat strategis karena kekayaan mineral Indonesia dapat menjadi fondasi pembangunan ekosistem energi hijau nasional. 

“Integrasi tersebut berpotensi menciptakan ekosistem industri baru sekaligus membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Sangat strategis karena hilirisasi mineral strategis seperti nikel, bausit, dan tembaga bisa membentuk ekosistem produksi energi hijau,” ujarnya.

Selain hilirisasi, Wardana menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda penting yang perlu dikejar Menko Bahlil. Pemerintah saat ini menjalankan B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. 

“Kebijakan tersebut dapat diperkuat melalui pengembangan etanol berbasis bahan baku domestik seperti tebu, singkong, dan jagung. Jika program tanam tebu, singkong dan jagung untuk etanol berhasil dan bisa membuat program E20 atau E30 atau E50 berhasil, bersama dengan B50 kita sudah bisa mandiri energi, tidak perlu impor BBM," tukasnya.

Wardana menilai pengurangan impor energi layak menjadi salah satu indikator utama keberhasilan Menko Bahlil dalam menjalankan mandat barunya. 

Setelah itu, indikator lainnya adalah penciptaan lapangan kerja serta kemampuan Indonesia menyerap dan menguasai teknologi.

"Yang paling utama adalah pengurangan impor energi karena menyedot banyak devisa. Berikutnya adalah pembukaan lapangan kerja, yang ketiga transfer teknologi, baru yang lain-lainnya," katanya.

Untuk diketahui, Bahlil Lahadalia dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pelantikan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10/2026).

Pemberian jabatan ini telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. (ars/muu)