Menteri Lingkungan Hidup Tegaskan Komitmen Indonesia Perkuat Aksi Iklim Global

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional yang mampu menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi nyata di lapangan.

Pesan itu disampaikan Jumhur dalam Leader’s Plenary pada Pre-COP Leader’s Event yang menjadi rangkaian Pre-Conference of the Parties (Pre-COP31) to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Selasa (6/10/2026).

Dengan berlangsungnya Pre-COP Leader’s Event dan Pacific Pre-COP High-Level Ministerial Meeting, rangkaian Pre-COP31 yang diselenggarakan di Fiji dan Tuvalu pada 5–9 Oktober 2026 memasuki agenda tingkat tinggi.

Rangkaian pertemuan tersebut merupakan bagian dari persiapan menuju United Nations Climate Change Conference (COP31) yang akan diselenggarakan di Antalya, Turki, pada 9-20 November 2026.

Adapun hasil utama dari Pre-COP Leader’s Event ini adalah diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa.

Pengadopsian deklarasi tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat global khususnya bagi Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS) dan Negara-Negara sedang Berkembang (Least Developing Countries/LDC) dalam rangka meningkatkan upaya mitigasi dan mengatasi dampak perubahan iklim, meningkatkan ketahanan terhadap risiko kerugian dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.

Deklarasi Taku Pakasoa dilahirkan pada saat PreCOP31 di Fiji dan Tuvalu.

Sebagai salah satu negara berkembang pulau kecil di kawasan Pasifik yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, Tuvalu terus menyuarakan urgensi aksi iklim global, khususnya dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut.

Jika aksi adaptasi ini tidak dilakukan, maka menyebabkan negara-negara kecil tersebut akan hilang.

Kegiatan Pre-COP Leader’s Event dan Pacific Pre-COP High-Level Ministerial Meeting menjadi momentum untuk membawa perhatian dunia secara langsung kepada negara-negara Pasifik yang berada di garis depan dampak perubahan iklim.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperlihatkan berbagai upaya dan solusi yang dikembangkan masyarakat Pasifik dalam menghadapi perubahan iklim.

Rangkaian Pre-COP31 dihadiri oleh perwakilan dari lebih dari 50 negara, termasuk para kepala negara/pemerintahan, menteri, pejabat tinggi pemerintah, negosiator perubahan iklim serta organisasi internasional.

Pertemuan ini menjadi salah satu forum penting terakhir di tingkat menteri sebelum COP31 untuk membangun momentum politik dan memperkuat berbagai isu yang akan dibawa ke Antalya, Turki.

Dari Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Jumhur dengan didampingi Duta Besar RI untuk Fiji merangkap Republik Kiribati, Nauru dan Tuvalu Dupito Darma Simamora, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Ary Sudijanto serta Direktur Mobilisasi Sumber Daya PPI Irawan Asaad.

Posisi dan kepentingan Indonesia pun disampaikan dalam pembahasan perubahan iklim, sekaligus memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik menjelang COP31.

“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara,” ujar Jumhur.

Dari Komitmen ke Pelaksanaan

Jumhur menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebagai arah menuju net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Aksi iklim harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat.

Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya prinsip kesetaraan, serta akses terhadap pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas dalam mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Kami mempercepat aksi iklim di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030, mengurangi emisi dari limbah dan metana, serta melakukan transformasi industri—baik melalui dekarbonisasi industri yang sudah ada maupun pengembangan industri rendah karbon sejak tahap perancangannya. Transisi energi kita harus berlangsung secara adil, teratur, dan berpusat pada masyarakat, sembari memperkuat ketahanan energi, keterjangkauan, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan,” tegas Jumhur.

Dia menyampaikan bahwa keberhasilan agenda perubahan iklim tidak hanya ditentukan oleh besarnya komitmen yang disampaikan dalam forum internasional, tetapi juga oleh kemampuan negara-negara untuk memastikan implementasi yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret,” ujarnya.