Warga Puncu ke Surabaya, Gugat Rencana Aktivitas Tambang

“Jangan sampai aktivitas pertambangan sirtu ini beroperasi kembali sebelum adanya pertemuan bersama warga. Kami pingin lihat seperti apa komitmen PT Epas, terutama yang terkait teknis dan konsep penambangan. Kami ingin memastikan lingkungan kami tidak terdampak lagi. Ini persoalan hak hidup kami,” tegas Suwito.

Menurutnya, keberatan warga berkaitan dengan kepastian kepatuhan terhadap ketentuan pertambangan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Aspek yang ingin dievaluasi antara lain status dan kelengkapan perizinan, kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan kegiatan di lapangan, serta luasan dan lokasi operasi.

Warga juga meminta penjelasan mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan, kewajiban reklamasi, serta potensi dampak lalu lintas kendaraan tambang terhadap kondisi jalan dan keselamatan masyarakat.

“Kami sudah menyampaikan hal ini melalui berbagai forum, termasuk ke DPRD Jatim dan Kejaksaan Tinggi Jatim. Mohon suara kami juga didengar,” kata Suwito.

Ia menambahkan, pengaduan kepada Kejati Jawa Timur telah dikirimkan pada 30 September 2026. Dalam pengaduan tersebut, warga meminta penelaahan terhadap proses penerbitan perizinan PT Epas, termasuk tahapan, persyaratan, rekomendasi, serta kajian teknis dan administrasi yang menjadi dasar penerbitan izin.

“Kami juga meminta diperiksa kesesuaian dokumen lingkungan dengan kegiatan aktual, kesesuaian lokasi dan operasi dengan izin, serta proses rekomendasi teknis dari instansi terkait,” kata Suwito.

Warga berharap pemerintah daerah dan DPRD memfasilitasi pertemuan terbuka yang melibatkan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Kediri, PT Epas, serta instansi terkait untuk membahas persoalan tersebut.

“Mudah – mudahan audiensi ke Dinas ESDM Jatim ini menjadi ruang untuk membuka data dan menjawab pertanyaan masyarakat, sebelum aktivitas pertambangan kembali berjalan. Intinya jangan ada keberlanjutan kegiatan tambang tanpa evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan perizinan, RKAB, kewajiban lingkungan, kondisi lapangan serta dampak yang dirasakan masyarakat,” tegas Suwito. (zaz/gol)